JAKARTA (12/2) - Anggota Komisi II DPR RI, Saduddin menyampaikan alasan utama perlunya revisi UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2).
“Ada beberapa kelemahan mendasar yang menjadi konsideran perlunya dilakukan revisi, agar tidak menimbulkan kerawanan sosial, politik, dan ekonomis,” papar Saduddin yang disampaikannya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/2).
Saduddin memaparkan alasan pertama adalah penegasan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan rezim pemda sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013. Dengan demikian, maka harus ada penegasan bahwa penyelenggara pemilihan adalah penyelenggara yang ditentukan dalam UU tersebut agar tidak bertentangan dengan konstitusi.
“Jadi penunjukan KPU sebagai penyelenggara didasarkan atas perintah UU,” ujar Saduddin yang juga Anggota Panja Revisi UU Pilkada ini.
Yang kedua, lanjut Saduddin, terkait dengan tahapan penyelenggaraan yang dirasa masih terlalu panjang, sehingga khawatir menimbulkan kerawanan sosial. Selain itu, selama ini penyelenggaraan Pilkada juga menyebabkan inefisiensi anggaran. Sehingga tahapan perlu dipersingkat agar lebih sederhana dan tidak menimbulkan potensi kerawanan.
Yang terakhir, menurut Saduddin, persoalan rencana penyelenggaraan pemilihan serentak nasional harus dilakukan lebih soft, tidak terburu-buru, agar tidak menimbulkan kerawanan sosial politik di masyarakat, termasuk kalangan elit parpol yang menjadi tempat lahirnya para calon pemimpin daerah.
Sumber : www.pks.or.id
Tidak ada komentar: