Jakarta (10/2) – Penanganan Banjir di Jakarta masih belum maksimal oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hal ini ditambah lagi dengan lebih seringnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mencari-cari kesalahan pihak lain atas banjir yang datang setiap tahun ini.
Demikian disampaikan Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS yang membidangi Pemerintahan Dite Abimanyu, Selasa (10/2) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih Jakarta Pusat.
Lebih jauh Dite menyampaikan, sikap gemar menuding pihak lain oleh Gubernur DKI Jakarta ini sudah direkam publik, mulai dari menyalahkan daerah penyangga, beberapa kali menyalahkan bawahannya di lingkungan Pemprov, memecat Lurah dan Camat yang tidak bekerja dengan baik, sampai dengan sabotase.
“Terakhir ini yang teranyar, menuding pihak PLN yang memadamkan listrik sehingga beberapa pompa air tidak berfungsi, yang mengakibatkan istana negara terkena dampak banjir,” beber Ketua DPD PKS Jakarta Timur ini.
Terkait dengan pemecatan Lurah dan Camat yang tidak bekerja, sebenarnya Gubernur telah memilih Lurah dan Camat tersebut dengan menggunakan sistem lelang jabatan, sistem yang paling dibangga-banggakan dengan hasil terbaik.
“Jika demikian halnya maka bisa disimpulkan sistem tersebut gagal dong,” ujar Dite penuh tanya.
Sementara itu lanjut Dite, Gubernur Ahok belum mampu mengoptimalkan kinerja Pemprov DKI, terbukti dengan rendahnya daya serap anggaran pembangunan 2014, Gubernur Ahok mengaku lebih baik terserap rendah daripada korupsi.
“Padahal pemberantasan korupsi tidak semestinya mengurangi kinerja Pemprov,” tutup Dite.
Sumber: Humas Fraksi PKS Jakarta
Tidak ada komentar: