Slider[Style1]

PKS Apresiasi Panglima TNI Batalkan Pembelian Helikopter AW 101


Jakarta (30/12) -- Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Almuzzammil Yusuf mengapresiasi ketegasan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang membatalkan kontrak pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101. Menurutnya hal itu sesuai dengan semangat kemandirian dalam UU No.16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan.

"Pembatalan pembelian helikopter AW 101 oleh Panglima TNI patut diapresiasi. Kebijakan Panglima sudah sesuai dengan perintah UU N0. 16 Tahun 2012 yang mewajibkan TNI/Polri/Lembaga terkait untuk membeli dan menggunakan produk alat peralatan pertahanan dan keamanan/alutsista yang dibuat oleh Industri Pertahanan dalam negeri," Kata politisi PKS ini di Kantor DPP PKS Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (30/12/2016.)

Muzzammil menyebut kebijakan impor dalam pembelian alutsista dibolehkan, tetapi harus atas persetujuan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dengan memperhatikan beberapa persyaratan yang cukup ketat.

“Diantara syaratnya adalah alutsista tersebut belum atau tidak bisa dibuat di dalam negeri, pembelian tidak boleh melalui broker/makelar (Wajib G to G), mengikutsertakan partisipasi Industri Pertahanan dalam negeri, kewajiban adanya alih teknologi, jaminan tidak adanya embargo, serta adanya imbal dagang, kandungan lokal dan/atau ofset paling sedikit 85 persen,” terang dia.

Selain itu, Muzzammil menjelaskan dalam UU tersebut ada kewajiban industri pertahanan dalam negeri wajib menyerap tenaga kerja dalam negeri agar tidak terjadi brain drain dan berpartisipasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Industri Pertahanan kita wajib serap tenaga kerja dalam negeri. UU ini sudah mengantisipasi kerisauan masyarakat saat ini tentang kedatangan tenaga kerja asing ilegal," tegasnya.

Dalam UU Industri Pertahanan juga menurut Muzzammil dijelaskan tentang kewajiban Pemerintah dan Industri Pertahanan dalam negeri menyediakan anggaran penelitian dan rekayasa untuk link and match antara Industri Pertahanan, pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian. Tujuannya, ujar dia, melakukan pengembangan dan perekayasaan teknologi alutsista yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia ke depan.

“ Sehingga penelitian yang dilakukan pakar-pakar kita di perguruan tinggi dapat link and match digunakan untuk membangun kemandirian Industri Pertahanan dalam negeri,” jelasnya.

Agar ke depan hal yang sama tidak terulang, Muzzammil menyarankan agar sosialisasi UU Industri Pertahanan ini harus disosialisasikan secara masif di internal TNI/ Polri/ dan lembaga terkait.

“Sehingga mulai dari perencanaan sampai dengan realisasi pengadaan Alutsista, semua harus sejalan dengan semangat undang-undang yang sangat pro kepada kemandirian dan kedaulatan Bangsa," ujarnya


Keterangan foto : Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Almuzzammil Yusuf




PKS Gorontalo Evaluasi Kinerja Pemenangan Pilgub


Gorontalo – DPW PKS Gorontalo hari ini Ahad, 25 Desember 2016 bertempat di Hotel Omart Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo menyelenggarakan Silaturahim akbar seluruh kader inti se-Provinsi Gorontalo. Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pengurus DPW PKS di setiap bidangnya dan juga mengevaluasi kinerja seluruh Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten. Kesempatan ini juga digunakan untuk mengevaluasi peran PKS sampai ketingkat bawah dalam memenangkan pasangan Ber-Zihad pada Pemilihan Gubernur Februari 2017 mendatang.

Dalam arahannya saat membuka acara Ketua DPW PKS Gorontalo Adnan Entengo mengatakan bahwa sukses atau tidaknya pelaksanaan program kerja partai dalam berkhidmat kepada rakyat sangat membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh kader PKS baik yang menjadi pengurus partai ataupun bukan pengurus partai.

Adnan menegaskan bahwa tugas berat menanti kita di tahun 2017 karena pada bulan Februari nanti kita akan berupaya keras memenangkan pasangan nomor tiga. Kerja-kerja harus lebih dimaksimalkan agar target pemenangan Pilgub 2017 bisa kita capai dengan maksimal.


Keterangan Foto: Ketua DPW PKS Gorontalo Adnan Entengo saat memberi pengarahan pada acara Silaturahim Akbar kader inti PKS se-Provinsi Gorontalo

Terkait Rohingya, Sikap Tegas Indonesia Dibutuhkan!


Jakarta (21/11) - Wakil Ketua Badan Kerjama Antarparlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta Pemerintah Indonesia bersikap secara resmi atas kekerasan yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingya.

"Indonesia sebagai sebuah negara yang bertetangga dengan Myanmar harus secara proaktif mendorong nilai-nilai perdamaian dan penyelesaian konflik yang bermartabat melalui program diplomasi maupun forum-forum internasional." ucap Rofi Munawar dalam keterangan pers pada hari Senin, (21/11) di Jakarta.

Legislator asal Jawa Timur ini melihat apa yang terjadi di Myanmar tentu saja tidak bisa dilepaskan dari persoalan kawasan ASEAN. Karena sebagaimana kita ingat, eksodus besar-besaran pengungsi Rohingya diakhir tahun 2015 menjadi persoalan yang berdampak langsung terhadap negara-negara sekitarnya.

"Prinsip-prinsip netralitas ASEAN terhadap urusan dalam negeri anggotanya harus mampu mendesak Myanmar melakukan langkah-langkah pencegahan konflik dan perlakuan kekerasan terhadap etnis Rohingya" tegasnya.

Rofi mengingatkan, bahwa Pemerintah Indonesia tahun lalu sudah melakukan langkah-langkah mediasi terkait Rohingya. Ada baiknya mengingatkan kembali komitmen negara tersebut waktu itu

pertemuan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Menlu Myanmar, U Wunna Maung Lwin menghasilkan sejumlah kesepakatan. Kesepakatan tersebut termasuk di antaranya soal pengungsi Rohingya. Saat itu Pemerintah Myanmar sepakat untuk mengambil langkah prevensi irregular migration terkait etnis Rohingya.

"Dijaman informasi yang terbuka seperti saat ini, sumber informasi tidak lagi bermakna tunggal dan berjalan linier. Sensitifitas sebuah negara kawasan terhadap perilaku kekerasan yang menyebabkan korban tentu tidak hanya dengan kebijakan tanpa sikap" pungkas Rofi.

Sebagai informasi, rangkaian bentrokan kembali terjadi antara pasukan militer Myanmar dengan sekelompok Muslim Rohingya di utara Rakhine pada akhir pekan lalu, menewaskan setidaknya 28 warga Muslim Rohingya serta dua tentara Myanmar. Berdasarkan laporan surat kabar Myanmar, Global New Light of Myanmar, rangkaian bentrokan kuat ini bermula pada Sabtu (12/11) lalu, ketika militer melakukan operasi pembersihan di Rakhine. Dalam bentrokan tersebut, 19 warga Rohingya tewas terbunuh oleh militer.


Keterangan Foto: Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Rofi Munawar

PKS Pohuwato Adakan Training Orientasi Partai (TOP) Di Kecamatan Randangan


Gorontalo – Salah satu tugas Partai Politik adalah mendidik masyarakat untuk lebih matang dalam berdemokrasi demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Atas alasan inilah DPD PKS Pohuwato pada hari Ahad, 13 November 2016 melaksanakan Training Orientasi Partai (TOP) di Kecamatan Randangan sebagai salah satu kegiatan prioritas dalam program kerja pengurus PKS dari pusat sampai daerah yakni mengoptimalkan pendidikan politik kepada masyarakat.

Ketua DPD PKS Pohuwato Arman Lamasai dalam sambutannya mengatakan bahwa PKS memiliki tanggungjawab yang besar untuk mencerdaskan masyarakat dalam mewujudkan demokrasi Indonesia yang lebih baik. Jika masyarakat semakin paham tentang pentingnya demokrasi dalam hal ini untuk memilih pemimpin yang berkualitas maka saya yakin Indonesia akan menjadi lebih baik dan maju kedepannya.

“saya yakin kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini sangat mencintai Indonesia khusunya daerah kita tercinta Pohuwato. Pohuwato dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya Insya Allah bisa lebih maju kedepannya”. Ujarnya.

Arman menegaskan bahwa sebagai pengurus PKS yang harus kita pikirkan adalah bagaimana memberi kontribusi sekecil apapun dalam masyarakat sehingga masyarakat akan semakin percaya kepada PKS. (Nb)

Keterangan Foto : Ketua DPD PKS Pohuwato Arman Lamasai bersama peserta Training Orientasi Partai (TOP) Kecamatan Randangan

DPD PKS Kota Gorontalo Konsolidasi Pemenangan Pilgub

Gorontalo – DPD PKS Kota Gorontalo hari ini Ahad, 6 November 2016 bertempat di Aula Saronde Bacery menyelenggarakan evaluasi kinerja pengurus DPD dan seluruh pengurus PKS di tingkat Kecamatan Se-Kota Gorontalo. Pertemuan ini dirangkaikan juga dengan konsolidasi pemantapan strategi pemenangan Pilgub Gorontalo.

Ketua DPD PKS Kota Gorontalo Iman Hadi Waluyo dalam arahannya mengatakan bahwa pertemuan hari ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pengurus sampai di tingkat Kecamatan. Selain itu pertemuan ini juga kita maksudkan untuk mengkonsolidasikan hati dan pikiran kita untuk sama-sama bekerja memenangkan pasangan Ber-Zihad di Kota Gorontalo bersama teman-teman Partai Koalisi.

Hadi juga menambahkan bahwa tugas berat dari teman-teman pengurus adalah membina dan memberdayakan pengurus PKS yang ada di tingkat Kecamatan bahkan sampai Kelurahan. Masyarakat yang telah kita rekrut untuk menjadi pengurus PKS harus merasakan manfaat yang nyata dari kader-kader PKS dalam bentuk pelayanan, pembinaan ataupun pemberdayaan.

“Pada kesempatan ini kita memperbaharui kembali komitmen bersama dengan program kerja yang telah kita sepakati bersama. Jika kerja kita ikhlas dan maksimal maka saya yakin PKS Kota Gorontalo akan memetik hasilnya pada Pemilu 2019 dan lebih khusus lagi pada bulan Februari 2017 Kota Gorontalo akan menjadi penyumbang suara yang signifikan bagi kemenangan pasangan Ber-Zihad”. Ujarnya.


Keterangan Foto : Ketua DPD PKS Kota Gorontalo Iman Hadi Waluyo


Zainuddin Hasan Optimis Menangkan Pilgub


Gorontalo – Calon Gubernur Gorontalo Zainuddin Hasan yang diusung tiga Partai Politik PKS, PAN dan HANURA menghadiri undangan DPW PKS Gorontalo dalam acara Sosialisasi dan Pelantikan Lembaga Pelaksana Penokohan Kader yang dirangkaikan dengan Rakor Pilgub hari ini Ahad, 5 November 2016 bertempat di Grand Zanur Hotel Kota Gorontalo. Beliau diundang khusus terkait koordinasi pemantapan strategi pemenangan Pilgub Gorontalo yang melibatkan seluruh pengurus DPD PKS Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo.

Dalam arahannya Bupati dua periode ini mengatakan “saya sangat optimis bisa memenangkan Pilgub pada Februari 2017 nanti. Sosialisasi dan kampanye yang telah kita lakukan di beberapa Kecamatan dihadiri cukup banyak masyarakat yang mendambakan pemimpin baru di Provinsi Gorontalo”.

“Saya saat menjadi Calon Bupati Pohuwato melawan calon yang sangat kuat dan didukung partai besar. Survei saya pada saat itu dibawah dan orang-orang tidak memperhitungkan saya tetapi dengan izin Allah suara saya melebihi calon-calon lain”. Ujarnya.

“Begitu juga saat saya maju sebagai Calon Bupati di kampung saya Bulukumba. Saya melawan Calon Incumbent keturunan bangsawan. Orang-orang juga tidak memperhitungkan saya dan survei saya juga di bawah. Tapi dengan kuasa Allah saya menang dan menjadi Bupati Bulukumba”. Tegasnya.

Calon Gubernur yang berlatar belakang pengusaha ini juga mengatakan kita harus yakin bahwa Allah akan menolong hambanya yang ikhlas untuk melayani rakyat. Biar saja mereka menghujat saya, saya serahkan semuanya kepada Allah.


Keterangan Foto : Calon Gubernur Gorontalo Zainuddin Hasan (kiri) saat memberikan arahan pada pengurus DPW dan DPD PKS Se-Provinsi Gorontalo 

PKS Gorontalo Kukuhkan Lembaga Pelaksana Penokohan Kader


Gorontalo (5/11)
 – DPW PKS Gorontalo menyelenggarakan pertemuan dengan seluruh pengurus DPD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo untuk mensosialisasikan dan mengukuhkan Lembaga Pelaksana Penokohan Kader (LPPK) bertempat di Hotel Grand Zanur Kota Gorontalo. Pertemuan ini di hadiri langsung oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Abdul Hakim yang sekaligus mengukuhkan pengurus LPPK dan memberikan arahan terkait tugas dan fungsi lembaga yang baru di bentuk ini.

Dalam arahannya Abdul Hakim menegaskan bahwa salah satu hal yang harus kita seriusi dalam membesarkan partai adalah menyiapkan kader-kader untuk menjadi tokoh baik di level Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa  bahkan sampai di tingkat paling bawah dalam masyarakat. Tentu tokoh yang dimaksud adalah tokoh yang mampu berkontribusi positif buat masyarakat atau lingkungannya.
  
Salah satu tugas Lembaga ini adalah menjaring kader-kader PKS yang dipersiapkan untuk menjadi Bakal Calon Anggota Legislatif pada Tahun 2019. Mereka-mereka yang akan di jaring tentunya adalah kader-kader PKS yang selama ini di tokohkan oleh masyarakat dikarenakan kontribusinya telah dirasakan oleh masyarakat sekitar. Ujarnya. 


Keterangan Foto : Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Abdul Hakim melantik pengurus Lembaga Pelaksana Penokohan Kader Provinsi Gorontalo 

Top