Slider[Style1]

Partai Boleh Hilang Tapi Kaderisasi Tetap Harus Jalan


Gorontalo (25/3) - Bidang Kaderisasi DPW PKS Gorontalo menyelenggarakan acara Upgrading Pengurus Bidang Kaderisasi dari perwakilan setiap DPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo pada hari Sabtu, 25 Maret 2017 bertempat di Omart Hotel Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama dua hari yakni Sabtu-Minggu dengan menghadirkan pemateri dari  Bidang Kaderisasi DPP PKS.

Dalam sambutannya saat membuka acara Ketua DPW PKS Gorontalo Adnan Entengo mengatakan bahwa acara hari ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengurus Bidang Kaderisasi  sehingga perekrutan dan pembinaan kader akan lebih profesional.

“Bidang Kaderisasi merupakan core atau inti dalam kerja Jama’ah, selain terus berupaya meningkatkan jumlah kader, kaderisasi harus juga fokus dalam meningkatkan kualitas kader” ujarnya.

Adnan menegaskan bahwa Partai boleh hilang atau berganti, pimpinan partai bisa siapa saja tetapi kaderisasi harus tetap berjalan sampai akhir hayat karena kita adalah Partai Dakwah.

Keterangan foto : Ketua DPW PKS Gorontalo Adnan Entengo bersama salah satu pemateri dari Bidang Kaderisasi DPP PKS


Mohon Doa Masyarakat Gorontalo Untuk Kemenangan Anis-Sandi Pada Pilgub Jakarta


Gorontalo - Rakornas PKS yang digelar di Hotel Bumi Wiyata Depok Provinsi Jawa Barat pada tanggal 6-8 Maret 2017 kemarin diikuti oleh seluruh Pengurus Wilayah PKS seluruh Indonesia. Rombongan DPW PKS Gorontalo terdiri Ketua DPW Adnan Entengo, Sekretaris DPW Manaf Hamzah dan seluruh Ketua Bidang dalam kepengurusan wilayah PKS Gorontalo.

Salah satu poin rekomendasi Rakornas PKS 2017 adalah mengawal dan memenangkan pasangan Anis-Sandi pada Pilgub DKI Jakarta dengan menggerakkan seluruh mesin pemenangan dan jaringan yang dimiliki di seluruh Indonesia.

Ketua DPW PKS Gorontalo Adnan Entengo pada saat Rakornas  mengatakan bahwa Pilkada Jakarta bukan hanya milik warga Jakarta tapi juga milik seluruh warga Negara Indonesia karena Jakarta merupakan Ibu Kota Negara Indonesia.

“Saya atas nama pribadi dan seluruh kader PKS Gorontalo meminta masyarakat Gorontalo untuk turut mendoakan kemenangan  pasangan Anis-Sandi pada Pilgub Jakarta” ujarnya.  

Terdapat beberapa poin penting hasil Rakornas PKS 2017 dengan tema besarnya Kokoh Berkhidmat Untuk Rakyat.  

“Kami memohon doa dan dukungan masyarakat Gorontalo agar PKS lebih baik lagi di Tahun 2017 ini dalam pelayanan bekerja untuk rakyat” tuturnya.  


Keterangan foto : Ketua DPW PKS Gorontalo Adnan Entengo





Doa untuk Negeri dari Rakornas PKS



Depok (6/3) - Seluruh elemen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se-Indonesia menghelat hajat nasional Rakornas PKS 2017 di Depok, Jawa Barat, Senin (6/3/2017) hingga Rabu (8/3/2017). Berkumpulnya elemen PKS se-Indonesia turut diiringi kabar sejumlah bencana yang melanda Tanah Air.

Sebelum memulai sambutan, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengajak hampir 800 peserta Rakornas PKS untuk bersama mendoakan rakyat Indonesia yang sedang diuji dengan bencana. "Mari kita sama-sama memberikan rasa duka cita kepada warga masyarakat yang sampai hari ini masih mengelami bencana khususnya bencana banjir," ujar Sohibul Iman di pembukaan Rakornas PKS, Senin (7/3/2017).

Presiden PKS mendapatkan laporan beberapa laporan bencana dari Kalimantan Tengah dan Riau. Termasuk yang baru saja menelan korban jiwa adalah banjir di Kabupaten Limapuluh kota di Sumatra Barat. Sohibul meminta agar seluruh peserta Rakornas PKS mengirimkan doa terbaik untuk korban maupun pengungsi korban bencana alam.

"Kita sama-sama turut berduka dan mereka yang mendapatkan musibah banjir atau longsor diberikan ketabahan serta korban meninggal dunia mendapat tempat yang terbaik disisi Allah," tutup Sohibul sembari memimpin pembacaan al-Fatihah bersama.

Keterangan Foto: Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Mohamad Sohibul Iman

Eman Mangopa : Jelang Pemunggutan Suara, Siapkan Mental Menang ataupun Kalah



Gorontalo - Hari Rabu, tanggal 15 Februari 2017 merupakan hari yang akan menjadi pusat perhatian seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Gorontalo yang akan melangsungkan pencoblosan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur lima tahun yang akan datang. Warga masyarakat Kabupaten Boalemo juga akan memilih Bupati dan Wakil Bupati untuk masa jabatan 2017-2022.

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPW PKS Gorontalo Eman Mangopa dalam kunjungan kerja kepartaian ke DPD PKS Boalemo pada hari Senin, 13 Februari 2017 kemarin menegaskan “Sebagai Kader Partai saya tentunya berharap agar Pilkada Tahun ini berjalan damai dan lancar. Kampanye kepada masyarakat untuk menjelaskan seluruh Visi dan Misi sudah selesai. Sekarang saatnya rakyat yang akan menentukan pilihannya”.

Aleg dua periode ini juga menegaskan “mari kita bantu penyelenggara pemilu untuk memastikan Pilkada kali ini berjalan aman dan sukses. Kita awasi proses pemunggutan suara, penghitungan suara sampai pada pengumuman Pasangan Calon terpilih nantinya”.

Eman menambahkan bahwa yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita mempersiapkan mental untuk siap menang dan siap kalah. Yang pasti Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih nantinya sudah tercatat dalam catatan langit maksudnya sudah berdasarkan takdir Allah SWT.

“Siapapun yang akan menang harus bijak dalam mengekspresikan kemenangannya serta mengelola emosi pendukungnya dan siapapun yang kalah harus bersabar dan lebih bijak dalam menerima takdir kemenangan pasangan lain” tegasnya.

“Mari kita sambut Pemimpin Gorontalo untuk periode 5 Tahun yang akan datang, kita dukung seluruh Visi dan Misi yang berpihak kepada rakyat serta kita ingatkan keduanya jika ada kebijakan atau program kerja yang tidak berpihak kepada rakyat, juga kita ingatkan mereka jika dalam perjalanan lima tahun masih ada janji kampanye yang belum di realisasikan” tuturnya.
  
Keterangan Foto : Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPW PKS Gorontalo Eman Mangopa


PKS Apresiasi Panglima TNI Batalkan Pembelian Helikopter AW 101


Jakarta (30/12) -- Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Almuzzammil Yusuf mengapresiasi ketegasan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang membatalkan kontrak pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101. Menurutnya hal itu sesuai dengan semangat kemandirian dalam UU No.16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan.

"Pembatalan pembelian helikopter AW 101 oleh Panglima TNI patut diapresiasi. Kebijakan Panglima sudah sesuai dengan perintah UU N0. 16 Tahun 2012 yang mewajibkan TNI/Polri/Lembaga terkait untuk membeli dan menggunakan produk alat peralatan pertahanan dan keamanan/alutsista yang dibuat oleh Industri Pertahanan dalam negeri," Kata politisi PKS ini di Kantor DPP PKS Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (30/12/2016.)

Muzzammil menyebut kebijakan impor dalam pembelian alutsista dibolehkan, tetapi harus atas persetujuan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dengan memperhatikan beberapa persyaratan yang cukup ketat.

“Diantara syaratnya adalah alutsista tersebut belum atau tidak bisa dibuat di dalam negeri, pembelian tidak boleh melalui broker/makelar (Wajib G to G), mengikutsertakan partisipasi Industri Pertahanan dalam negeri, kewajiban adanya alih teknologi, jaminan tidak adanya embargo, serta adanya imbal dagang, kandungan lokal dan/atau ofset paling sedikit 85 persen,” terang dia.

Selain itu, Muzzammil menjelaskan dalam UU tersebut ada kewajiban industri pertahanan dalam negeri wajib menyerap tenaga kerja dalam negeri agar tidak terjadi brain drain dan berpartisipasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Industri Pertahanan kita wajib serap tenaga kerja dalam negeri. UU ini sudah mengantisipasi kerisauan masyarakat saat ini tentang kedatangan tenaga kerja asing ilegal," tegasnya.

Dalam UU Industri Pertahanan juga menurut Muzzammil dijelaskan tentang kewajiban Pemerintah dan Industri Pertahanan dalam negeri menyediakan anggaran penelitian dan rekayasa untuk link and match antara Industri Pertahanan, pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian. Tujuannya, ujar dia, melakukan pengembangan dan perekayasaan teknologi alutsista yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia ke depan.

“ Sehingga penelitian yang dilakukan pakar-pakar kita di perguruan tinggi dapat link and match digunakan untuk membangun kemandirian Industri Pertahanan dalam negeri,” jelasnya.

Agar ke depan hal yang sama tidak terulang, Muzzammil menyarankan agar sosialisasi UU Industri Pertahanan ini harus disosialisasikan secara masif di internal TNI/ Polri/ dan lembaga terkait.

“Sehingga mulai dari perencanaan sampai dengan realisasi pengadaan Alutsista, semua harus sejalan dengan semangat undang-undang yang sangat pro kepada kemandirian dan kedaulatan Bangsa," ujarnya


Keterangan foto : Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Almuzzammil Yusuf




PKS Gorontalo Evaluasi Kinerja Pemenangan Pilgub


Gorontalo – DPW PKS Gorontalo hari ini Ahad, 25 Desember 2016 bertempat di Hotel Omart Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo menyelenggarakan Silaturahim akbar seluruh kader inti se-Provinsi Gorontalo. Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pengurus DPW PKS di setiap bidangnya dan juga mengevaluasi kinerja seluruh Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten. Kesempatan ini juga digunakan untuk mengevaluasi peran PKS sampai ketingkat bawah dalam memenangkan pasangan Ber-Zihad pada Pemilihan Gubernur Februari 2017 mendatang.

Dalam arahannya saat membuka acara Ketua DPW PKS Gorontalo Adnan Entengo mengatakan bahwa sukses atau tidaknya pelaksanaan program kerja partai dalam berkhidmat kepada rakyat sangat membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh kader PKS baik yang menjadi pengurus partai ataupun bukan pengurus partai.

Adnan menegaskan bahwa tugas berat menanti kita di tahun 2017 karena pada bulan Februari nanti kita akan berupaya keras memenangkan pasangan nomor tiga. Kerja-kerja harus lebih dimaksimalkan agar target pemenangan Pilgub 2017 bisa kita capai dengan maksimal.


Keterangan Foto: Ketua DPW PKS Gorontalo Adnan Entengo saat memberi pengarahan pada acara Silaturahim Akbar kader inti PKS se-Provinsi Gorontalo

Terkait Rohingya, Sikap Tegas Indonesia Dibutuhkan!


Jakarta (21/11) - Wakil Ketua Badan Kerjama Antarparlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta Pemerintah Indonesia bersikap secara resmi atas kekerasan yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingya.

"Indonesia sebagai sebuah negara yang bertetangga dengan Myanmar harus secara proaktif mendorong nilai-nilai perdamaian dan penyelesaian konflik yang bermartabat melalui program diplomasi maupun forum-forum internasional." ucap Rofi Munawar dalam keterangan pers pada hari Senin, (21/11) di Jakarta.

Legislator asal Jawa Timur ini melihat apa yang terjadi di Myanmar tentu saja tidak bisa dilepaskan dari persoalan kawasan ASEAN. Karena sebagaimana kita ingat, eksodus besar-besaran pengungsi Rohingya diakhir tahun 2015 menjadi persoalan yang berdampak langsung terhadap negara-negara sekitarnya.

"Prinsip-prinsip netralitas ASEAN terhadap urusan dalam negeri anggotanya harus mampu mendesak Myanmar melakukan langkah-langkah pencegahan konflik dan perlakuan kekerasan terhadap etnis Rohingya" tegasnya.

Rofi mengingatkan, bahwa Pemerintah Indonesia tahun lalu sudah melakukan langkah-langkah mediasi terkait Rohingya. Ada baiknya mengingatkan kembali komitmen negara tersebut waktu itu

pertemuan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Menlu Myanmar, U Wunna Maung Lwin menghasilkan sejumlah kesepakatan. Kesepakatan tersebut termasuk di antaranya soal pengungsi Rohingya. Saat itu Pemerintah Myanmar sepakat untuk mengambil langkah prevensi irregular migration terkait etnis Rohingya.

"Dijaman informasi yang terbuka seperti saat ini, sumber informasi tidak lagi bermakna tunggal dan berjalan linier. Sensitifitas sebuah negara kawasan terhadap perilaku kekerasan yang menyebabkan korban tentu tidak hanya dengan kebijakan tanpa sikap" pungkas Rofi.

Sebagai informasi, rangkaian bentrokan kembali terjadi antara pasukan militer Myanmar dengan sekelompok Muslim Rohingya di utara Rakhine pada akhir pekan lalu, menewaskan setidaknya 28 warga Muslim Rohingya serta dua tentara Myanmar. Berdasarkan laporan surat kabar Myanmar, Global New Light of Myanmar, rangkaian bentrokan kuat ini bermula pada Sabtu (12/11) lalu, ketika militer melakukan operasi pembersihan di Rakhine. Dalam bentrokan tersebut, 19 warga Rohingya tewas terbunuh oleh militer.


Keterangan Foto: Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Rofi Munawar

Top