Klaten (17/9) -- Ketua Komisi I DPR RI Abdul
Kharis Almasyhari turut hadir dalam Aksi Solidaritas Rohinga di
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Ahad (17/9/2017). Anggota FPKS DPR RI
dari Dapil Jawa Tengah V ini turut menyuarakan keprihatinan terhadap
nasib etnik Rohingya yang terusir dari rumah sendiri.
Abdul Kharis mengatakan tindakan Myanmar yang mengusir, membakar desa kemudian menanami ranjau agar para pengungsi Rohingya tidak bisa kembali sangat bertentangan dengan piagam Hak Asasi Manusia (HAM).
"Kita berkumpul untuk menyuarakan penghentian tindakan genosida dan segala bentuk kekerasan yang mungkin tidak pernah kita bayangkan," ucap Kharis di depan ratusan massa kader DPD PKS Kabupaten Klaten.
Politisi PKS kelahiran Purworejo ini mengapresiasi segala bentuk bantuan dan diplomasi yang dilakukan Pemerintah RI.Namun, menurutnya belum cukup. Ia mendapat laporan jika ada beberapa Pemerintah Daerah yang enggan menerima pengungsi.
Kharis mengingatkan agar setiap Pemda yang berbatasan dengan laut bisa menerima pengungsi termasuk etnik Rohingya kemudian dilaporkan ke PBB. "Agar segera diturunkan UNHCR untuk mengurus. Pemda tidak boleh mengusir pengungsi," tegasnya.
Ia mengatakan Crisis Center for Rohingya (CC4R) yang dibentuk PKS telah mengumpulkan miliaran rupiah sebagai bantuan kepada masyarakat Rohingya. Ia mengajak peserta aksi dan masyarakat Klaten agar menyisihkan sebagian dana untuk kemanusiaan membantu rakyat Rohingya yang terusir dari rumahnya.
Keterangan foto : Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari berorasi dalam Aksi Solidarits Rohingya DPD PKS Klaten, Ahad (17/9/2017)
Abdul Kharis mengatakan tindakan Myanmar yang mengusir, membakar desa kemudian menanami ranjau agar para pengungsi Rohingya tidak bisa kembali sangat bertentangan dengan piagam Hak Asasi Manusia (HAM).
"Kita berkumpul untuk menyuarakan penghentian tindakan genosida dan segala bentuk kekerasan yang mungkin tidak pernah kita bayangkan," ucap Kharis di depan ratusan massa kader DPD PKS Kabupaten Klaten.
Politisi PKS kelahiran Purworejo ini mengapresiasi segala bentuk bantuan dan diplomasi yang dilakukan Pemerintah RI.Namun, menurutnya belum cukup. Ia mendapat laporan jika ada beberapa Pemerintah Daerah yang enggan menerima pengungsi.
Kharis mengingatkan agar setiap Pemda yang berbatasan dengan laut bisa menerima pengungsi termasuk etnik Rohingya kemudian dilaporkan ke PBB. "Agar segera diturunkan UNHCR untuk mengurus. Pemda tidak boleh mengusir pengungsi," tegasnya.
Ia mengatakan Crisis Center for Rohingya (CC4R) yang dibentuk PKS telah mengumpulkan miliaran rupiah sebagai bantuan kepada masyarakat Rohingya. Ia mengajak peserta aksi dan masyarakat Klaten agar menyisihkan sebagian dana untuk kemanusiaan membantu rakyat Rohingya yang terusir dari rumahnya.
Keterangan foto : Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari berorasi dalam Aksi Solidarits Rohingya DPD PKS Klaten, Ahad (17/9/2017)
Tidak ada komentar: