Slider[Style1]

Pemblokiran Website Islam adalah Cara Represif dan Otoriter


JAKARTA (31/3) - Anggota Komisi lll DPR RI, Almuzzammil Yusuf menyayangkan sikap Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang mengajukan pemblokiran terhadap beberapa website Islam tanpa klarifikasi dan ketelitian kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo).


"Pemblokiran sembarangan terhadap website Islam sangat disayangkan. Jika itu dilakukan kita kembali ke rezim Orde Baru yang represif dan otoriter," tegas politisi PKS asal Lampung ini dalam keterangan persnya, Selasa (31/3).
Menurut Muzzammil, seharusnya pemerintah memberikan peringatan dan mengundang para pengelola website dan berdialog sebelum diblokir.

"Sampaikanlah surat teguran dan undangan dialog secara baik-baik dengan para pengelola website tersebut. Tidak serta merta merekomendasikan pemblokiran tanpa tolok ukur yang jelas. Tujuan dialog adalah untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi. Jika mereka menolak dan tidak kooperatif saya kira wajar jika pemerintah ekspose sikap tersebut untuk jadi catatan publik," jelasnya.

Selain itu, kata Muzzammil, BNPT seharusnya berkoordinasi dengan Kemenkominfo dan Kemenag untuk menentukan apakah website tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.
"Termasuk mengundang para ahli, tokoh agama, ormas Islam serta MUI untuk mengetahui apakah konten dalam website itu menyimpang atau tidak dalam ajaran Islam," imbuhnya.
Jangan sampai, terang Muzzammil, website yang menyampaikan ayat alquran dan sunah, mengecam kebiadaban Israel dan Barat dianggap radikal.

"Jika demikian, kedepan eksistensi website media informasi dan pendidikan Islam terancam rezim Pemerintahan Jokowi yang gunakan pasal karet untuk mengebiri umat Islam," tuturnya.
Dengan banyaknya aspirasi di media sosial, surat pengaduan, dan SMS ke DPR maka kami akan memanggil pihak Pemerintah.

"Teman-teman di Komisi l, lll, dan VIII rencananya akan memanggil Menkominfo, Menag, dan BNPT untuk menanyakan kebijakan ini," pungkasnya.

www.pks.id

Hidayat Nur Wahid : DPR Perlu Panggil Menkominpo dan BNPT

JAKARTA (31/3) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid meminta kalangan dewan, terutama Komisi I dan Komisi III DPR RI, memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika dan Badan Nasional Penganggulangan Terorisme (BNPT) guna meminta klarifikasi dari kedua lembaga itu terkait penutupan sejumlah situs media Islam.


“Kedua lembaga itu perlu dimintai penjelasan apa alasan penutupan situs-situs media Islam itu. Juga apa yang dimaksud radikalisme versi mereka,” kata Hidayat usai acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Selasa (31/3).

Hidayat meminta pemerintah tidak melakukan generalisasi dengan menganggap semua situs media Islam mengampanyekan radikalisme. Pemerintah perlu melakukan klarifikasi sebelum mengambil langkah-langkah yang drastis.

“Pemerintah sudah melakukan klarifikasi belum kepada situs-situs yang dibredel itu? Kalau belum, sebaiknya klarifikasi lebih dahulu,” ujarnya.
Lebih lanjut Hidayat menganggap apa yang dilakukan pemerintah kurang adil. Hal ini disebabkan, di satu pihak pemerintah membiarkan situs-situs pornografi yang jelas-jelas melanggar hukum. Sementara situs-situs media Islam yang belum tentu melanggar hukum sudah langsung dibredel.
“Ini cara-cara Orde Baru. Seharusnya di era keterbukaan seperti ini hal seperti itu dihindari, karena tidak produktif untuk perkembangan demokrasi,” imbuh Hidayat.

Hidayat juga mengemukakan cara yang ditempuh pemerintah tidak akan membantu program deradikalisasi yang sedang giat-giatnya dilakukan pemerintah. Karena sebagian dari situs-situs yang dibredel tersebut justru menampilkan wajah Islam yang ramah, antikekerasan, dan menyajikan bagian-bagian dari Islam yang penuh toleransi.

www.pks.id

Membangun Sinergitas, PKS Kunjungi Polda Gorontalo

TELAGA - (30/3) Untuk mengokohkan silaturrahmi bersama pihak Kepolisian Daerah dalam berbagai tugasnya dalam menjaga stabilitas dan mengayomi masyarakat, hari ini Ketua DPW PKS Gorontalo Helmi Adam Nento bersama rombongan mengunjungi POLDA Gorontalo. Kunjungan lanjutan ini diterima langsung oleh Kapolda Gorontalo Brigjen Pol Drs. Andjaja, M. Hum diruang kerjanya.

Pertemuan ini diawali dengan ucapan terima kasih dari PKS atas kesediaan pihak Kepolisian Daerah dalam memberikan berbagai penguatan nilai-nilai kebangsaan pada kader-kader PKS di Gorontalo. "PKS bersyukur, pihak Polda-Brimob berkenan menjalin kerjasama dengan PKS dalam memberikan pembobotan kapasitas kader PKS. Dalam waktu dekat PKS akan melaksanakan Latihan Pandu Keadilan gelombang kedua, Insya Allah dari pihak Polda-Brimob akan kami undang lagi sebagai narasumber maupun instruktur, "ungkap Helmi dalam dialog bersama Kapolda.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Dir Intel Polda Gorontalo KBP Drs. Merdisyam, M.Si dan Dir Bimmas KBP Drs. Anzari M. Sinaga, MM. Brigjen Pol Drs Andjaja M. Hum menyatakan pihaknya sangat terbuka dengan parpol manapun dan menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh PKS kepada institusinya. Kapolda pun menegaskan bahwa sinergitas parpol yang notabene ada di legislatif dengan pihak Polda yang berada di lini yudikatif dalam menjaga stabilitas daerah dan pembangunan daerah sangat diperlukan. 

Dialog singkat diakhiri dengan penyerahan cindera mata berupa plakat dari PKS terkait penyelanggaraan kegiatan LKP menengah I dan beberapa buku yang tertuang ide dan gagasan kader PKS. (Lee)

Pemira, Tradisi Demokrasi A la PKS

JAKARTA (30/3) – Penyelenggaraan Pemilihan Raya (Pemira) Anggota Majelis Syura (MS) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Masa Khidmah 2015-2020 berjalan baik dan lancar. Sebagian besar kader PKS di Indonesia yang memiliki hak suara mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di masing-masing wilayahnya, sedangkan pemilih di luar negeri memanfaatkan aplikasi online yang telah disiapkan.
Hal ini disampaikan Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Raya (BPPR) Anggota MS PKS 2015-2020 Sunmanjaya Rukmandis saat dihubungi melalui telepon, Senin (30/3). Legislator yang akrab disapa Kang Sunman tersebut mengungkapkan apresiasinya kepada seluruh panitia dan pemilih yang telah berpartisipasi dalam Pemira PKS serentak di 34 provinsi se-Indonesia dan 22 negara, Ahad (29/3).
“Alhamdulillah, dari kabar yang saya terima dari panitia di berbagai wilayah, Pemira berjalan baik. Ketika hari H saya melaksanakan supervisi dan menyaksikan langsung pelaksanaan Pemira di dua tempat, yaitu TPS Banda Aceh dan TPS Aceh Besar dan Sabang. Alhamdulillah semua berjalan baik,” ungkapnya.
Kang Sunman menjelaskan Pemira diselenggarakan dalam upaya kontribusi PKS membangun sistem demokrasi yang lebih sehat di Indonesia. Suksesi kepemimpinan melibatkan seluruh kader yang sesuai ketetapan partai telah memiliki hak suara, yaitu Anggota Madya, Anggota Dewasa, dan Anggota Ahli. Masing-masing jenjang memiliki nilai suara berbeda, karena hasil Pemira menentukan komposisi anggota dari lembaga tertinggi partai, yang akan mengemban amanah strategis.
“PKS memiliki cara sendiri, tidak menggunakan doktrin ‘One Man, One Vote, One Value.’ Tapi pemilih pun dibedakan berdasarkan keanggotaan, yang kemudian membedakan kertas suaranya. 1 orang Anggota Madya memiliki nilai 1 suara. 1 orang Anggota Dewasa memiliki nilai 2 suara. Sedangkan 1 orang Anggota Ahli memiliki nilai 3 suara,” jelas Kang Sunman.
Ketua Fraksi PKS di MPR RI ini menambahkan dari kalkulasi peraihan suara, BPPR akan menyelenggarakan rapat pleno untuk menentukan calon-calon terpilih sebagai Anggota MS. Musyawarah untuk mufakat tetap diperlukan mengingat diperlukannya berbagai pertimbangan agar  menghasilkan pemimpin terpilih yang kompeten dan berkualitas.
“Misalnya, apabila seorang calon meraih suara dari 3 Anggota Madya, sedangkan calon lain meraih 1 suara Anggota Ahli, hal ini akan menjadi pertimbangan BPPR dalam pleno. Termasuk evaluasi dari pelaksanaan Pemira, seperti jumlah kehadiran, berapa suara yang sah dan tidak, juga masukan-masukan dari berbagai pihak. Insya Allah pleno diagendakan 8 April 2015. Karena menunggu hasl perhitungan lokal dari kabupaten/kota disampaikan ke provinsi, baru dari provinsi ke pusat,” paparnya.
Kang Sunman pun berharap dari pelaksanaan Pemira MS PKS 2015, baik kader, simpatisan, maupun publik eksternal dapat mengambil pelajaran penting tentang pelaksanaan demokrasi yang sehat. Sebagai salah satu komponen penting penyelenggaraan pemerintahan, partai-partai politik di Indonesia perlu memiliki mekanisme pemilihan pemimpin yang lebih modern.
“Suatu tradisi demokrasi bagi PKS bahwa dalam memilih pemimpin tidak melihat dirinya sendiri. Tetapi justru melihat kelebihan orang lain yang sekiranya bisa membawa kontribusi lebih untuk partai. Tentu, dengan senang hati PKS menerima secara terbuka berbagai penilaian, masukan, dan saran dari masyarakat tentang pelaksanaan Pemira. Semoga Pemira 2015 menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik yang dapat membawa partai ini semakin berkontribusi membangun bangsa,” pungkasnya. 
Keterangan Foto: Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Raya (BPPR) Anggota Majelis Syura PKS Masa Khidmah 1436-1441 H (2015-2020 M), Sunmanjaya Rukmandis.

Helmi : Pemira PKS Bukti Kesolidan PKS

KOTA GORONTALO - (29/3) Konflik internal yang melanda beberapa partai diyakini Ketua DPW PKS Gorontalo Helmi Adam Nento dengan model PKS yang melibatkan kader hingga ditingkat bawah bisa tetap membuat  PKS solid dan kuat. Hal ini disampaikan Helmi usai melakukan pencoblosan pada Pemilu Raya Majelis Syuro, Ahad (29/3).

Helmi juga mengatakan bahwa PKS sudah mengalami berbagai goncangan secara eksternal maupun internal, namun dengan cara Pemira yang melibatkan kader dalam menentukan Anggota Majelis Syuro sebagai lembaga  tertinggi partai, pihak manapun pasti sulit menggoyang PKS. "Goncangan di PKS yang dimainkan oleh forum-forum yang menggembosi kader untuk keluar, itu akan susah dengan model Pemira ini,"kata Helmi.

Ketua DPW ini juga menegaskan bahwa Pemira di PKS membuktikan bahwa demokratisasi di dalam PKS bukan isapan jempol belaka, karena semua keputusan strategis partai  melibatkan seluruh kader. "Pemira ini dilaksanakan sejak awal PKS berdiri, jadi praktek demokrasi di PKS bukan main-main,"tegasnya. (Ipe)

Pemira MS PKS Untuk Dapil Gorontalo Tuntas Dilaksanakan

KOTA GORONTALO - (29/3) Tepat pukul 12.00 Wita,hari ini Ahad 29 Maret 2015 Panitia Pemilu Raya Majelis Syura untuk Wilayah Gorontalo selesai menyelenggarakan kegiatan pemungutan suara. Kegiatan yang dilaksanakan serentak di 34 Provinsi ini memilih anggota Majelis Syura (MS) Masa Khidmah 1436-1441 H untuk Partai Keadilan Sejahtera.

Ketua Panitia Pelaksana Pemira Wilayah Gorontalo Adnan Entengo mengatakan bahwa pemilih dan yang dipilih dalam Pemira Majelis Syura harus memenuhi syarat dan ketentuan dalam keanggotaannya sesuai amanah AD ART partai."Pelaksanaan Pemira ini sesuai dengan amanah ADART yang dilakukan setiap 5 tahun sekali,"kata Adnan dalam pembukaan kegiatan pemira pagi tadi.

Ditanya tentang hasilnya,Adnan menyampaikan bahwa pihaknya hanya sebagai penyelenggara pemungutan suara. Terkait hasil pebghitungan suara itu nanti akan diumumkan oleh Panitia Badan Pemira Pusat. "Kami hanya bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pemungutan dan merekap hasil suara.Yang berhak mengumumkan adalah Badan Pemira Pusat,kita tunggu saja hasilnya,"jawab Adnan. (Ipe)

SK Jilbab dari Kapolri Terbit,FPKS Dukung Muslimah Polwan Gorontalo Berjilbab

BOTU- (27/3) Fraksi PKS DPRD Provinsi Gorontalo menyambut gembira kebijakan Plt. Kapolri  Badrodin Haiti yang secara resmi telah mengeluarkan Keputusan Kapolri
Nomor : 245/III/2015, tanggal 25 Maret 2015 tentang penggunaan jilbab bagi Polisi Wanita (Polwan) di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Helmi Adam Nento Ketua FPKS DPRD Provinsi Gorontalo. "Kami patut bersyukur , akhirnya peraturan resmi Polwan Berjilbab keluar. Di Gorontalo kebijakan ini sangat berarti,mengingat sebagai daerah yang memiliki slogan serambi madinah tentunya kebijakan ini beririsan dengan nilai-nilai yang dianut disini. Kami sangat mengapresiasi langkah Plt Kapolri Pak Badrodin Haiti yang telah resmikan jilbab Polwan,“ kata politisi PKS yang juga Ketua DPW PKS Gorontalo.

Helmi juga mengatakan, perjalanan pengesahan jilbab bagi Polwan ini telah melalui proses yang panjang dan cukup lama hingga akhirnya anggarannya disahkan dalam APBN 2015. Sehingganya FPKS DPRD Provinsi Gorontalo berharap Kapolda Gorontalo bersama jajarannya berkenan merespon surat keputusan tersebut. Demikian juga muslimah Polwan yang ingin berjilbab. “ Ini kabar gembira buat para muslimah. Sehingganya saya mengajak kepada para Polwan yang Muslimah, beruntunglah kesempatan ini diberikan maka ayo berjilbab,” himbau Helmi kepada Polwan di Gorontalo.

Sebelumnya diberitakan bahwa Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti membenarkan telah menandatangani izin jilbab bagi Polwan melalui Keputusan Kapolri No 245/III/2015 tentang perubahan atas sebagian surat keputusanKapolri no pol SKEP/702/X/2005 tanggal 30 September 2006 tentang sebutan penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri. Dengan demikian, Peraturan Kapolri (Perkap) tersebut sudah bisa dijadikan dasar untuk digunakan di seluruh Indonesia termasuk Gorontalo (Ais)

Nama "Muhammad" Tidak Lolos Autogate Bandara, Nasir Djamil: Ini di Luar Akal Sehat

Jakarta (20/3) - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyayangkan adanya diskriminasi pada layanan autogate Bandara Soekarno-Hatta. Namun, menurutnya, perlu dicermati apa sebenarnya yang melatarbelakangi terjadinya diskriminasi ini.
"Perlu dicermati terlebih dahulu, ada apa? Ini di luar akal sehat," kata Nasir, Jumat (20/3).
Dia juga mengaku, dirinya pernah ditahan sebentar oleh pihak keimigrasian lantaran namanya juga menggunakan kata Muhammad.
"Saya juga dulu pernah di bandara ditahan sebentar, karena nama saya juga ada Muhammad-nya, saat itu saya menggunakan paspor biasa dan tidak memberitahu kalau saya anggota dewan, tetapi setelah diklarifikasi saya bebas," tutur Nasir.
Komisi III DPR RI, lanjut Nasir, akan mencoba mengonfirmasi pihak Keimigrasian. Dia mengkhawatirkan hal ini merupakan pesanan asing.
"Komisi III akan coba konfirmasi ke Imigrasi Indonesia, ada apa sebenarnya. Jangan-jangan ini pesanan asing. Sehingga seolah-olah umat Islam dicurigai berhubungan dengan aktivitas terorisme, dan ini akan memunculkan sentimen anti-Islam," pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Aboebakar Alhabsyi menyatakan sebelumnya, bahwa diskriminasi ini akan melukai masyarakat Indonesia khususnya umat Islam. Pasalnya nama Muhammad banyak digunakan masyarakat Indonesia.
"Ini akan melukai masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, karena mayoritas masyarakat Indonesia bangga dengan menggunakan nama itu," ujar legislator asal Kalimantan Selatan ini.
Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

Provinsi Peduli Lingkungan, Prestasi Baru Jawa Barat

JAKARTA (20/3) – Optimalisasi sungai-sungai, Gerakan Citarum Bestari, pembangunan Bendungan Jatigede, hingga penanaman 120 juta pohon, berbuah penghargaan bagi Jawa Barat sebagai Pemerintah Daerah tingkat Provinsi Peduli Lingkungan.
Penghargaan tersebut diberikan pada acara Sindo Weekly Government Award 2015 di Golden Ballroom The Sultan Hotel Jakarta, Kamis (19/3) malam oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, didampingi CEO MNC Group Harry Tanoesudibyo, dan diterima langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher).
Acara penganugerahan penghargaan yang digelar untuk kedua kalinya ini diberikan kepada Pemerintah Daerah berprestasi tingkat provinsi, kota, dan kabupaten berdasarkan hasil evaluasi langsung ke lapangan.
Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendapatkan penghargaan bersama lima provinsi lain, yaitu Provinsi Papua untuk kategori Pertumbuhan Ekonomi, Provinsi DKI Jakarta kategori Tata Kelola Pemerintahan, Provinsi Nusa Tenggara Barat kategori Pengembangan Pariwisata, Provinsi Jawa Tengah kategori Pelestarian Kebudayaan, dan Provinsi Sumatera Selatan untuk kategori Layanan Publik.
Selain itu, Kota Bandung pun mendapatkan penghargaan yang sama di kategori Peduli Lingkungan tingkat kota, sedangkan Kabupaten Purwakarta memenangkan kategori Layanan Publik tingkat kabupaten.
Ditemui usai acara penghargaan, Gubernur Aher mengungkapkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan merupakan salah satu prioritas provinsi Jabar, terutama perihal lingkungan sungai. Menurutnya, dalam membenahi lingkungan, diperlukan tiga pemberdayaan yaitu perbaikan struktur, non-struktur, dan kultur.
“Kita memberdayakan tiga hal sekaligus, memperbaiki strukturnya, memperbaiki non-strukturnya yaitu penghijauan kembali hutan-hutan kita. Kita juga memperbaiki kulturnya, dimana kebiasaan masyarakat yang buruk dalam menyikapi lingkungan kita perbaiki," tuturnya.
Sumber: Humas Pemprov Jawa Barat

Peningkatan Kualitas SDM Kunci Hadapi MEA 2015

MEDAN (20/3) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho mengatakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas menjadi salah satu kunci menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Oleh karenanya, Perguruan Tinggi (PT) merupakan penghasil SDM berkualitas yang jika digerakkan dapat menjadi kekuatan dahsyat. 
"Tentu kalau kemudian Presiden Jokowi bicara tentang revolusi mental, menurut saya ini yang harus ditiru oleh Perguruan Tinggi. Dimana para alumninya harus mencerahkan, karena mengingat kapasitasnya sebagai kaum intelektual," demikian kata Gatot dalam sambutannya di Acara Coffe Morning Sumut Post bersama 100 Rektor dan Staf Perguruan Tinggi se-Sumatera Utara di Hermes Place Polonia Medan, Kamis (19/3).
Menurut Gatot, peningkatan kualitas SDM sejalan dengan visi misi menuju Sumatera Utara yang berdaya saing dan sejahtera. PT diharapkan dapat menjadi wadah pencetak generasi penerus bangsa di segala sektor.
"Dengan demikian, jika posisi ini dapat kita pertahankan, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan mampu bersaing dalam era MEA yang akan dimulai tahun ini (akhir 2015). Hal inilah yang menjadi sebuah perjuangan kita, dimana kita terus mengingatkan para pengelola perguruan tinggi demi suksesnya MEA," ujar Gatot.
Pada posisi hari ini, lanjut Gatot, mahasiswa masih tergolong dalam kelompok strata sedang. Namun kedepan, jika PT mampu menggerakkan dinamika mahasiswa dengan progresif, kelak mereka dapat menjadi tokoh yang mempunyai pengaruh penting di Indonesia dan dunia.
"Ini jelas sesuatu yang amat berarti. Kami berharap perguruan tinggi memberikan sebuah bekal identitas, bekal misi masa depan bagi mahasiswa," tambah Gatot
Dalam kesempatan itu, Gatot mengapresiasi kegiatan forum rektor. Menurutnya, forum tersebut mampu mengumpulkan para rektor di Sumut dalam sebuah tema yang sangat strategis yaitu menyongsong MEA. Gatot berharap hasil diskusi para rektor dapat melahirkan ide dan gagasan dari PT terhadap pembangunan daerah Provinsi Sumut.
"Tentunya hal ini sangat baik dan strategis. Apalagi sejalan dengan wacana Pemkot Medan yang ingin mewujudkan Medan sebagai Kota Pendidikan. Harapan saya, forum ini bisa menghasilkan ide dan gagasan brilian guna pembangunan Kota Medan dan Sumut yang lebih baik kedepannya," kata Gatot.
Selain itu, Gatot pun mengingatkan posisi strategis Sumut. Pemprov berencana membangun Pelabuhan Internasional Kualatanjung yang berpotensi membuka kesempatan para pedagang dari berbagai negara di ASEAN untuk berkunjung ke Kota Medan.
"Dalam artian meningkatkan pelayanan, sehingga mampu mengakomodasi kepentingan Sumut karena Kota Medan termasuk percontohan. Sebab, hilir mudik perdagangan akan dimulai dari pelabuhan tersebut," pungkasnya.
Sumber: Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Ruas Jalan Kota Metro Hancur, Legislator Abdul Hakim SMS Dirjen PU

BANDAR LAMPUNG (17/3) - Beberapa ruas jalan dari Tegineneng-Sukadana melewati Kota Metro tampak berlubang. Kondisi ini diduga sebagai akibat pengalihan rute lalu lintas (lalin) paska ambrolnya Jembatan Lempuyang Bandar, Lampung Tengah (Lamteng) akhir Januari 2015.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi V DPR RI dari Lampung, Abdul Hakim langsung menghubungi Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Djoko Murjanto, melalui telepon seluler pada Selasa (17/3). Melalui pesan singkat (Short Message Service/SMS), legislator empat periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengabarkan ruas jalan nasional yang rusak kepada Djoko.
"Mas, jalan dari Tegineneng ke Sukadana, yang melewati Kota Metro, beberapa ruasnya hancur karena dilalui truk dan angkutan berat lainnya sebagai jalan alternatif, karena jembatan yang rusak beberapa waktu yang lalu di Lampung Tengah," tulisnya.
Pesan Abdul Hakim disambut Djoko dengan mengungkapkan bahwa pihaknya berupaya mengurangi lalin di rute alternatif dengan janji akan membuat jembatan rangka baja ringan (jembatan bailey) di dekat Jembatan Lempuyang Bandar yang sedang diperbaiki.
"Ya Pak, kami coba buat jembatan bailey di bawah jembatan dua arah supaya tidak terlalu mengganggu jalan alternatif, tks infonya Pak Hakim ...,” tulis Djoko.
Jembatan penghubung Jalur Lintas Sumatera dan Jalur Lintas Timur terletak di Kampung Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan Lamteng. Jembatan itu putus diduga akibat adanya truk bermuatan baja 70 ton yang melintas Selasa (27/1). Sejak jembatan diperbaiki, truk-truk dan angkutan berat dialihkan mulai dari Tegineneng, Pesawaran ke arah Sukadana, serta Lampung Timur melalui Kota Metro.
Sumber: Humas PKS Lampung

PKS Jatim Berharap Nenek Asyani Dibebaskan

SURABAYA (18/3) - DPW PKS Jatim memberikan jaminan penangguhan penahanan lanjutan, agar nenek Asyani bebas murni. 

Ketua bidang Kebijakan Publik DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan mengatakan jaminan penangguhan lanjutan diberikan sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang menginginkan nenek Asyani dibebaskan murni.

"Ini kami lakukan atas aspirasi masyarakat agar nenek Asyani dibebaskan. Mengingat kondisi nenek Asyani sudah sepuh," kata pria yang juga Anggota DPRD Jatim, Rabu (18/3).

Irwan mengatakan PKS meminta Kejaksaan, Kepolisian, dan Perhutani bisa memilah dan menindak pencuri kayu sesungguhnya agar kasus seperti Nenek Asyani tidak terulang kembali. 

"Harus ada kerjasama dengan Pemkab setempat agar bisa jelas proses hukumnya," sambungnya.

Khusus untuk kasus Nenek Asyani, kata Irwan, selain mengajukan penangguhan, DPW PKS Jatim juga memberikan santunan sebagai pengganti biaya bagi keluarga Asyani selama proses hukum berjalan.
Keterangan Foto: Ketua Bidang Kebijakan Publik DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan.
Sumber: http://skalanews.com

Generasi Muda Harus Bersiap Hadapi MEA 2015

MEDAN (17/3) – Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Ikrimah Hamidy memberikan semangat kepada generasi muda untuk mempersiapkan diri menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Hal ini dikatakan Ikrimah saat mengawali reses periode kedua Anggota DPRD dengan menjadi pembina upacara bendera di SMK Negeri Binaan Pemprov Sumut, Kota Medan, Senin (16/3).
“Saya ingatkan pentingnya generasi muda mempersiapkan diri secara maksimal,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut saat berpidato di depan para siswa.
Menurut Ikrimah, tantangan generasi muda masa kini sangat berat. Hal ini dikarenakan pada akhir tahun 2015 Bangsa Indonesia akan menghadapi MEA. Di dalam konsep MEA, kompetisi tidak hanya melibatkan antarbangsa sendiri, melainkan juga dengan tenaga kerja asing.
“Oleh karena itu, pemuda saat ini harus mempersiapkan diri baik dari segi skill maupun ilmu pengetahuan. Agar kita tidak menjadi budak di negara kita sendiri. Sehingga kita buktikan bahwa pemuda Indonesia mampu bersaing dengan negara lain,” ujar Ikrimah menutup pidato.
Di hari yang sama Ikrimah mengisi agenda resesnya dengan menjadi pembicara dalam acara “Kontak Publik” dengan tema “Gas Elpiji 3 Kg Kemana?” Acara tersebut ditayangkan secara live oleh stasiun televisi lokal TVRI.
“Disini masyarakat meminta agar gas elpiji 3 kg tidak langka di pasaran. Selain itu, masyarakat juga meminta harga tidak melambung tinggi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Karena ini sangat memberatkan masyarakat,” tandas Ikrimah.
Sumber: Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara

Keluarga Besar PKS Sulsel Kehilangan Tokoh Perempuan

MAKASSAR (16/3) - Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan turut berduka cita atas meninggalnya aktivis perempuan, Zohra A Baso pada Ahad (15/3). Hal itu disampaikan kader perempuan PKS, Sri Rahmi, Susi Smita, Senin (16/3).
Menurut Sri Rahmi, Zohra adalah wanita luar biasa yang pernah dia kenal. Legislator yang akrab disapa Bunda ini menjelaskan bahwa Zohra sering memberi dukungan kepada para legislator perempuan untuk terus berjuang.
"Beliau sangat banyak membantu kami para legislator perempuan," ungkap Sri Rahmi.
Hal senada diungkapkan oleh Ketua Bidang Perempuan DPW PKS Sulsel, Susi Smita. Walaupun Zohra A Baso telah meninggal, ujar Susi, namun semangatnya akan tetap hidup.
"Semangatnya akan tetap hidup di hati aktivis perempuan," ungkap Susi.
Menurut Susi, kader perempuan PKS harus belajar tentang kegigihan dalam memperjuangkan cita-cita dari sosok Zohra Andi Baso.
"Beliau sangat menginspirasi dalam memperjuangkan hak perempuan," ungkap Susi Smita.
Zohra Andi Baso merupakan salah satu aktivis perempuan kebanggaan Indonesia. Zohra dikenal sebagai aktivis sejak mahasiswa dan ikut mendirikan beberapa organisasi non-pemerintah (ornop), seperti Yayasan Lembaga Konsumsen (YLK) Sulsel dan Anti Corruption Committee (ACC). Kandidiat peraih Nobel Perdamaian 2005 itu menghembuskan nafas terakhirnya di RS Pendidikan Universitas Hasanuddin pada pukul 22.22 WITA dalam usia 63 tahun.
Sumber: PKS Sulawesi Selatan

Sosialisasi Empat Pilar Perkuat Keamanan NKRI

HULU SUNGAI SELATAN (16/3) - Hilangnya 16 Warga Negara Indonesia yang diduga tergabung dalam jaringan Islamic State of Irak and Syria (ISIS) menjadi salah satu bahasan dalam Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara oleh Anggota Komisi III DPR RI asal Kalimantan Selatan, Aboe Bakar Alhabsyi.
"Dengan memahami Pancasila, UUD 1945, NKRI dan TAP MPR dengan baik, saya yakin masyarakat akan terhindar dari bujuk rayu rekrutmen ISIS. Memang yang saya dengar, mereka yang tergabung dengan ISIS akan diberikan gaji hingga puluhan juta. Bujukan itu pasti tidak mempan kalau kita memahami empat pilar dengan baik", ujar Aboe Bakar Alhabsyi dalam agenda kegiatan Sosialisasi Empat Pilar yang diselenggarakan di Pendopo Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Sabtu (14/3).
Dalam kegiatan tersebut, Aboe Bakar memaparkan pentingnya memahami empat pilar bernegara sebagai upaya membentengi masyarakat dari pengaruh jaringan ekstrimis, khususnya ISIS.
"Saya memang kurang yakin bila dikatakan 16 orang yang hilang di Turki bergabung dengan ISIS, karena bila dilihat kondisinya, mereka itu berangkat sekeluarga. Tidak mungkin kalau mereka mau bergabung dengan ISIS bila bawa anak yang berusia 1 sampai 3 tahun", tegas Legislator PKS.
Melalui program sosialisasi empat pilar diharapkan masyarakat dapat lebih memahami persoalan kondisi yang ada di Indoesia. Dengan demikian, hal ini akan membentengi masyarakat dari ajakan untuk tergabung dalam jaringan kelompok garis keras, khususnya ISIS.
Pada kesempatan itu, acara sosialisasi empat pilar turut dhadiri oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Ardiansyah yang menyampaikan bahwa warga miskin di Hulu Sungai Selatan mulai tahun 2015 akan mendapatkan beras secara gratis.

Pengusaha Muda Bantu Bangsa Kurangi Pengangguran dan Kemiskinan

BANDUNG (16/3) – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan solusi pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan bisa dilakukan dengan mencetak pengusaha muda yang memiliki kreativitas tinggi.
"Pemuda merupakan penentu maju dan mundurnya suatu bangsa, dan ketika pengusaha muda hadir, maka hal ini akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan,” ungkap Aher saat membuka acara ‘Program Pencetakan 100 Ribu Wirausaha Baru’ yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Jawa Barat di Gedung Sate Bandung, Sabtu (14/3).
Pada kesempatan itu, Aher menekankan perlunya perubahan dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada, yaitu dengan penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan. Sehingga, seluruh pengelolaan sumber daya alam, mulai dari hulu (bahan mentah) hingga hilir (barang jadi), dapat dilakukan di dalam negeri.
"Kata kunci untuk menghadirkan manusia yang handal adalah dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang hadir untuk mengolah sumber daya alam yang ada," ujar Aher.
Aher berpendapat bahwa jika hasil sumber daya alam yang tersedia dapat dikelola dengan baik secara menyeluruh, maka hasilnya akan semakin menggerakkan denyut perekonomian.
"Jika seluruh hasil bumi dikelola dengan baik, maka pengelolaan tersebut akan menghadirkan denyut perekonomian," ujar Gubernur Jabar yang juga Kader PKS.
Dalam program ini, Aher mengajak generasi muda untuk hadir menjadi pengusaha yang handal melalui dua sifat dalam satu sosok.
"Wahai anak muda, janganlah takut menjadi orang kaya. Hadirkan dua sifat dalam satu sosok, kaya dan taqwa. Karena tidak ada pertentangan antara ketaqwaan dengan kekayaan dalam agama," ujar Aher.
Para peserta yang hadir dalam ‘Program Pencetakan 100 Ribu Wirausaha Baru’ merupakan para pengusaha yang dibina oleh sejumlah dinas, perguruan tinggi, HIPMI, dan perbankan di wilayah Jawa Barat. Sedangkan jenis produk yang ditawarkan berasal dari berbagai bidang usaha seperti makanan, minuman, konveksi, agrobisnis, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
Pada salah satu rangkaian acara turut dilakukan pemecahan Rekor MURI ‘Replika Kujang Terbesar yang Terbuat dari Rangkaian Batu Mulia’. Selain itu, juga dilakukan pemecahan Rekor MURI untuk ‘Presenter Terbanyak yang Mewawancarai Wirausahawan’ yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Sumber: Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Didaulat Jadi Penasihat, Aher Sampaikan Saran Terkait Bulog

BEKASI (12/3) – Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan sampaikan pandangan terkait pelaksanaan operasi pasar kepada Direktur Perum Bulog, Fadzri Sentosa. Hal ini dilakukannya setelah didaulat menjadi penasehat Perum Bulog oleh Menkominfo, Rudiantara di Hotel Haris Bekasi kemarin (11/3).
Ada tiga hal yang disampaikan gubernur berprestasi yang akrab disapa Aher kepada Fadzri. Pertama, Izin operasi pasar sebaiknya diamanatkan kepada gubernur agar lebih efektif dan mendapat perhatian serius di semua kabupaten dan kota. Kedua, perlu adanya kios khusus milik bulog yang berfungsi baik di pasar utama kabupaten kota agar penetrasi pasar lebih cepat apabila menghadapi gejolak harga. Terakhir soal kemasan beras. Kemasan beras operasi pasar menurut Aher dapat diakali spekulan. Banyak pedagang nakal yang memborong beras operasi pasar, lalu dioplos untuk dilempar kembali ke pasar.
Pada kesempatan yang sama, Fadzri Sentosa menanyakan soal harga beras operasi pasar. Aher menjawar bahwa harga beras operasi pasar harus sesuai dengan Harga Pokok Penjualan (HPP) seperti halnya ketika kondisi perdagangan normal.
Usai menyampaikan pandangan yang disampaikan via telpon tersebut, Menkominfo Rudiantara meminta kepada Fadzri untuk mencatatnya baik-baik agar persoalan ini tidak terulang lagi dimasa yang akan datang. 
Sumber: Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Silaturrahim ke Pepeng, Jazuli: Kita Belajar Tentang Kesabarannya

Depok (12/3) - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Jazuli Juwaini datang bersilaturrahim ke kediaman komedian senior, Ferrasta Soebardi alias Pepeng, di Perumahan Bumi Pusaka Cinere, Kota Depok, Kamis (12/3).
Jazuli mengatakan, maksud kedatangannya bukan untuk menjenguk Pepeng, melainkan ingin belajar atas kesabaran yang diterapkan Pepeng selama hidupnya. Terutama ketika di uji dengan sakit yang cukup panjang.
"Bukan menjenguk yah, belajar, yang pertama saya mau belajar tentang kesabarannya. Bayangkan, sepuluh tahun, siapa orang yang tidak kenal mas Pepeng dalam dunia seni dan budaya? Tiba-tiba Allah SWT tunjukkan cinta-Nya sama dia," kata Jazuli.
Jazuli menuturkan, bahwa dirinya sempat berbincang-bincang dengan Pepeng. Dalam perbincanganya Jazuli mengatakan, ada sesuatu yang irasional kalau Allah sudah berkehendak. Jazuli mengibaratkan, bagaimana dahulu Nabi Ayyub, selama 17 tahun hingga kering kerontang dalam sakitnya. Tetapi setelah teruji dan terbukti kesabarannya, tiba-tiba Allah perintahkan Nabi Ayyub menginjakkan kakinya ke tanah tiga kali, lalu dari tanah tersebut keluar air. Nabi Ayyub pun mandi dan sembuh seperti biasa.
"Dan insya Allah mudah-mudahan Allah kasih mukijizat buat mas Pepeng, yang terbaik buat dirinya, buat keluarganya," harap Jazuli.
Yang kedua, lanjut Jazuli, kunjungannya ini juga bertujuan untuk mengambil pelajaran yang berharga. Menurut Jazuli, Pepeng bisa kuat dalam kesabarannya karena faktor keimanannya.
"Ternyata beliau bisa tangguh itu, sama-sama kita tangkap tadi, yang berulang-ulang dia sebutkan tadi, keimanan itu yang membuat dia bisa luar biasa. Membuat semuanya menjadi ringan tidak ada beban. Bahkan, beliau bercerita, masuk rumah sakit tiba-tiba analisa dokternya sudah hilang, dan beliau diminta pulang setelah menyadari bahwa nanti kembali kepada keimanannya," papar Jazuli.
Lebih lanjut Jazuli berharap, pemahaman yang dimiliki oleh Pepeng juga harus dipahami oleh masyarakat tentang bagaimana mengelola keimanan dan diri. "Harus banyak belajar dari beliau, tentang kesabaran," ujar Jazuli.
Di akhir kunjungannya, Jazuli turut mendoakan agar Pepeng tetap diberi kesehatan lahir dan bathin. "Allah Maha Mendengar, Allah tidak pernah tidur, Allah akan nilai detik-detik yang kita lalui. Allah tidak akan sia-siakan hamba-Nya yang berbuat baik," pungkas Jazuli.
Diketahui, sejak 10 tahun terakhir, Pepeng menderita penyakit multiple sclerosis. Yakni, kelainan peradangan pada otak dan sumsum tulang belakang. Saat ini, ditemani leptop kesayangannya, Pepeng mengisi hari-harinya dengan menulis. Di antara karya terbaru Pepeng, yakni sebuah buku yang berjudul "Perempuan Disekelilingku".

Anggaran BPJS Kesehatan Perlu Diaudit

JAKARTA (10/3) - Anggaran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan perlu diaudit kembali untuk transparansi anggaran. Defisit anggaran yang diklaim BPJS Kesehatan selama setahun ini harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.
Anggota Komisi IX DPR RI Hamid Noor Yasin (dapil Jateng IV) mengemukakan hal tersebut kepada Parlementaria, Jumat (6/2). Apalagi, saat ini BPJS Kesehatan berencana akan menaikkan iuran PBI (penerima bantuan iuran) pada 2016. Audit menjadi keniscayaan di tengah rencana kenaikan iuran PBI bagi warga miskin tersebut.
“Terhadap pelaksanaan JKN oleh BPJS yang katanya mengalami defisit, perlu dilakukan audit untuk mengetahui duduk persoalan agar lebih transparan dan accountable,” komentar Anggota F-PKS itu. Hamid menyatakan setuju atas rencana kenaikan iuran PBI dari yang semula Rp19.225 menjadi Rp27.500. BPJS mengklaim, selama 2014 iuran yang terkumpul sebanyak Rp41,06 triliun. Sedangkan pengeluaran sebesar Rp42,6 triliun.
Defisit anggaran tersebut ditutupi oleh dana cadangan teknis yang tersimpan sebesar Rp6 triliun. Kini, sisa dana cadangan BPJS tinggal Rp2,2 triliun. “Saya setuju atas rencana kenaikan iuran bagi masyarakat miskin lewat PBI tersebut. Ini agar masyarakat miskin peserta PBI JKN lebih ter-cover biayanya. Berapapun anggarannya asal diperuntukkan untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat miskin akan kita dukung maksimal di DPR,” ujar mantan Anggota DPRD Wonogiri ini.  
Hamid menambahkan, Kemenkes dan BPJS Kesehatan perlu menjelaskan ke publik dasar kenaikan tersebut di luar masalah defisit anggaran. Soalnya, lanjut Hamid, layanan kesehatan bagi pasien miskin masih jauh dari memuaskan. “Apakah pemerintah berani menjamin kenaikan iuran sebesar Rp8.275 akan meningkatkan kualitas pelayanan. Sementara perbaikan operasional masih belum memuaskan.”
Sumber: www.dpr.go.id

Pemerintah Tegas, Bandar Narkoba Jera

JAKARTA (10/3) - Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsy mengingatkan pemerintah terutama Kejaksaan Agung untuk tetap melaksanakan rencana eksekusi mati bagi terpidana narkoba sesuai jadwal. Baginya ketegasan pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum akan memberikan efek jera yang efektif bagi bandar narkoba.
"Jika pemerintah terlihat lembek dalam menyikapi berbagai intervensi dari luar negeri, maka hal itu akan menjadi angin segar untuk para bandar narkoba. Akibatnya efek jera dari hukuman mati akan berasa hambar, tak lagi menakutkan dan tak membawa efek jera lagi," katanya dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (6/3/15).
Terkait usulan tukar menukar tahanan yang disampaikan pemerintah Australia menurutnya hal tersebut tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Politisi Fraksi PKS ini menekankan negara lain sudah sepatutnya menghormati kedaulatan hukum yang berlaku di Indonesia.  "Jadi jangan ada penundaan, apalagi tukar menukar tahanan," tandasnya.
Sementara itu dalam kesempatan berbeda Jaksa Agung HM. Prasetyo sudah menyatakan menolak tawaran yang diajukan pemerintah Australia. Ia meyakini penolakan itu tidak akan mengganggu hubungan bilateral dua negara karena sudah ada kesepakatan untuk menghargai kedaulatan hukum masing-masing negara.
"Komitmen itu harus dihargai. Lagi pula, kejahatan narkotik itu most serious crime yang harus ditangani," ujar dia. Perkembangan terakhir dua napi narkoba asal Australia sudah berada di LP Nusakambangan, Cilacap, Jateng. Mereka menunggu eksekusi bersama delapan terpidana narkoba lainnya.
Sumber: www.dpr.go.id

Pendapat Akhir FPKS Dekab Gorontalo ; Dokumen Kependudukan Harusnya Bebas Biaya

LIMBOTO - (9/3)  Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, regulasi terkait perubahan retribusi jasa umum dan peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Gorontalo hari ini telah disahkan di Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo pagi tadi  (9/3) pukul 11.00 wita.

Sebelumnya, DPRD Kabupaten Gorontalo telah membentuk Panitia Khusus membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut. Dan hasilnya telah dilaporkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi di DPRD Kabupaten Gorontalo. Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Sahmid Hemu, berjalan dengan lancar. Seluruh Fraksi menyetujui kedua Ranperda disahkan menjadi Perda dengan berbagai catatan fraksi.

Adapun pendapat akhir Fraksi PKS dibacakan oleh Eman Mangopa, SE selaku juru bicara FPKS menyatakan pendapat FPKS sebagai berikut :

  1. FPKS menerima dan menyetujui RANPERDA Kabupaten Layak Anak dan Perubahan atas Perda Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum untuk selanjutnya disahkan menjadi Peraturan Daerah.
  2. Kehadiran Perda Kabupaten Layak Anak ini mendorong semangat pengarusutamaan  Keluarga dan pengokohan lembaga perlindungan anak, sehingganya FPKS mendorong pemerintah daerah untuk  memenuhi hak tumbuh kembang anak dengan memaksimalkan Forum Anak atau Kelompok Perwakilan Anak-anak dari tingkat desa dan kecamatan yang mewakili semua kelompok anak tanpa diskriminasi.
  3. FPKS mendorong pemerintah untuk menyediakan fasilitas internet atau WIFI gratis yang terkendali dan dalam pengawasan untuk anak-anak disekolah atau tempat-tempat umum.
  4. FPKS meminta pemerintah bersungguh-sungguh dalam merealisasikan keberadaan kedua Perda  yakni Perda Kabupaten Layak Anak dan Perda Perubahan Retribusi Jasa Umum setelah disahkan.
  5. FPKS mendorong pemerintah daerah khususnya instansi teknis untuk membangun komunikasi intensif dengan dunia usaha serta memantapkan sosialisasi kedua Perda kepada masyarakat.
  6. FPKS berharap perubahan terhadap Retribusi Jasa Umum akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
  7. FPKS berharap komitmen pemerintah daerah memberikan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan dengan tidak memungut biaya terhadap pengurusan berbagai dokumen kependudukan dari tingkat desa/kelurahan sampai ditingkat Badan Pencatatan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Kabupaten Gorontalo.
Ketua FPKS DPRD Kabupaten Gorontalo Safrudin Hanasi menyatakan bahwa dengan telah ditetapkannya dua perda baru di Kabupaten Gorontalo, maka FPKS telah menuntaskan fungsi legislasinya, dan selanjutnya akan melakukan pengawasan terhadap implementasi perda tersebut. (Ais)

Rakorwil 2015 : Tahun 2015 Kader PKS Wajib Rekrut Kader Baru


Limboto (8/3) - DPW PKS Gorontalo melaksanakan Rapat Koordinasi Wilayah dengan tema Solid,Produktif dan Melayani. Rakorwil ini dilaksanakan pada hari Ahad (8/3) di Hotel Milana Limboto. Sehari sebelumnya, Pengurus Inti PKS diberikan pembekalan oleh DPP PKS terkait berbagai program kerja dan kegiatan PKS Tahun 2015.

Yusuf Kune Ketua Panitia Rakorwil menyampaikan bahwa agenda Rakorwil tahun ini cukup istimewa,karena PKS akan menghadapi perhelatan politik dalam Pilkada di 3 Kabupaten. "Banyak topik yang kami bahas dan persiapkan dalam Rakorwil kali ini;yang menjadi perhatian khusus adalah keikutsertaan kader PKS dalam 3 Pilkada nanti,"ujar Yusuf yang juga aleg DPRD Bone Bolango.

Kegiatan Rakorwil diikuti 78 orang yang terdiri dari pengurus DPW PKS dan pengurus DPD PKS Se-Provinsi Gorontalo.Peserta rakorwil membahas dan merumuskan berbagai program antaranya terkait keikutsertaan kader PKS dalam Pilkada.Ketua DPW PKS Helmi Adam Nento,M.Ec.Dev dalam sambutannya menyatakan bahwa pihaknya sudah diamanahkan oleh DPP PKS untuk memastikan kader PKS ikut serta dalam pilkada di Gorontalo."Sudah ada beberapa nama yang diusulkan dari kader. Nanti ini sambil diproses;kami distruktur akan menyediakan segala fasilitas terkait keikutsertaan kader dalam pilkada,"kata Helmi sambil menjelaskan berbagai aspek yang dipersiapkan jelang pilkada. 

Kegiatan Rakorwil 2015 ditutup dengan deklarasi dan perjanjian bersama dari Pengurus DPW dan Pengurus DPD PKS Se-Gorontalo untuk menambah kader baru dimasing-masing daerahnya dan melakukan kegiatan pemenangan pilkada untuk 3 daerah. (Ndra).

Hidayat Nur Wahid Dukung Pembentukan Komnas Disabilitas Indonesia

JAKARTA (5/3) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mendukung pembentukan Komisi Nasional Disabilitas Indonesia (Komnas DI). Komisi ini penting keberadaannya untuk membela dan memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Dukungan tersebut disampaikan Hidayat saat mengunjungi Yayasan Mitra Netra di kawasan Lebakbulus, Jakarta Selatan, Senin (4/3) sore.
Dalam kesempatan kunjungannya, Hidayat berdialog dengan para pengurus yayasan serta meninjau sarana dan prasarana yang dimiliki yayasan, yang telah banyak membantu, melatih, mendidik, serta merehabilitasi para tuna netra. Selain itu, yayasan yang didirikan oleh Bambang Basuki sejak tahun 1992 tersebut juga banyak menerbitkan buku-buku dengan tulisan Braile, termasuk Al Quran Braile.
Hidayat, yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI, mengatakan bahwa ia akan berusaha mengajak Anggota Komisi VIII DPR RI lainnya, bukan saja mendukung pembentukan Komas DI, tetapi juga memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang mengakomodasi kepentingan penyandang disabilitas.
“Saya akan mengajak teman-teman di Komisi VIII DPR untuk mendukung pembentukan Komnas Disabiltas Indonesia, serta memperjuangkan RUU Penyandang Disabilitas menjadi Undang-Undang,” kata Hidayat.
Menurut Hidayat, RUU Penyadang Disabilitas sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2015. “Semoga dalam masa sidang tahun ini pembahasan RUU Penyandang Disabilitas dapat diselesaikan,” lanjut Hidayat.
Hidayat juga menyampaikan apresiasi yang begitu tinggi kepada Yayasan Mitra Netra yang telah membantu memberdayakan para penyandang tuna netra di tanah air dengan berbagai aktivitasnya, meski dengan segala keterbatasannya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Mitra Netra Bambang Basuki menyampaikan perlunya pemerintah turun tangan membantu pendanaan yayasan. Menurut Bambang, selama ini pendanaan untuk aktivitas yayasan banyak dibantu oleh negara-negara Uni Eropa, terutama Belanda. Namun sejak Eropa mengalami krisis dan Indonesia masuk dalam Kelompok Negara G-20, bantuan dana dari Uni Eropa praktis berhenti.
“Karena Eropa krisis, kemudian sebagai Negara G-20 kita tidak lagi masuk priotas negara yang harus dibantu, maka bantuan dana berhenti. Akibatnya kami terpaksa harus memberhentikan 13 orang instruktur yang selama ini menjadi andalan yayasan,” terang Bambang.
Karenanya Bambang berharap dengan posisinya saat ini Hidayat dapat menyampaikan kepada pemerintah agar memperhatikan yayasan-yayasan yang membantu memberdayakan penyandang disabilitas, termasuk Yayasan Mitra Netra.
Menanggapi hal ini, Hidayat berjanji akan menyampaikannya kepada pemerintah. Ia juga akan mengajak pihak-pihak lainnya di luar pemerintah untuk ikut membantu aktivitas yayasan yang mengurusi para penyandang disabilitas.
Sumber : www.pks.or.id

Penambahan Wewenang Kepala Staf Kepresidenan Terlalu Berlebihan

BEKASI (5/3) - Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) No. 26/2015 tentang Kepala Staf Kepresidenan, menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak, tidak terkecuali Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla.
Kepala Staf Kepresidenan sebelumnya, Luhut B Panjaitan mendukung komunikasi politik dan pengelolaan isu-isu strategis kepresidenan sesuai Perpres No. 190/2014 tentang Unit Kantor Presiden. Kini dengan Perpres yang baru, Kepala Staf Kepresidenan dapat ikut mengendalikan program prioritas.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi II DPR RI, Saduddin menilai penambahan wewenang Kepala Staf Kepresidenan terlalu berlebihan dan bisa menimbulkan tumpang tindih dengan lembaga lain yang sudah ada di bawah lingkup kepresidenan.
“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang mengevaluasi Menteri adalah Presiden, atau bisa juga kewenangan tersebut didelegasikan kepada Wapres,” ungkap Saduddin saat ditemui di kediamannya, Bekasi, Rabu (4/3).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengatakan apabila penambahan kewenangan tersebut tidak memungkinkan, maka Presiden dapat menugaskan Menteri Koordinator (Menko) atau Menteri Sekretaris Negara (Mensekneg) dan juga Sekretaris Kabinet (Sekkab) untuk bisa mengambil peran, sesuai UU Kementerian.
“Staf Kepresidenan tidak diatur dalam UU Kementerian, maka harusnya jangan mengambil alih wewenang lembaga yang sudah ada, tetapi seharusnya menjadi sub-ordinat,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Saad itu menilai penambahan kewenangan merupakan pemborosan dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena peran lembaga yang ada menjadi tidak optimal. Terlebih lagi, kata Saad, hal tersebut menimbulkan kesan adanya politik akomodatif terhadap pihak-pihak yang dinilai sebagai Tim Sukses Presiden, untuk bisa memberikan akses yang lebih luas dalam mengatur jalannya pemerintahan.
Sebagaimana diketahui, kementerian atau lembaga setingkat kementerian di lingkungan Presiden terdiri dari Mensekneg, Sekkab, Staf Kepresidenan, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP).

Permen KP Terkait Kapal Abaikan Kearifan Lokal

SEMARANG (5/3) - Menyusul aksi demonstrasi nelayan yang berakhir kericuhan di Batang, Anggota Komisi B DPRD Jateng, Riyono, menyatakan bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkab dan Pemprov, harus lebih intensif dalam membangun komunikasi dengan para nelayan. Terutama dalam menyikapi Peraturan Mentri Kelautan Perikanan (Permen KP) Nomor 2 Tahun 2015 yang menjadi pemicu persoalan.
Sebagaimana telah banyak diberitakan, Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 mengandung muatan kontroversial di kalangan nelayan yaitu pelarangan jaring centrang atau jaring pukat. Hal ini mendapat reaksi keras dari nelayan di berbagai daerah.
“Kita harus melihat persoalan Permen  dan tuntutan nelayan ini secara komprehenshif, jangan hanya sepotong dan pendekatannya pun harus dialog,” kata Riyono.
Selanjutnya Anggota Fraksi PKS DPRD Jateng itu menyampaikan bahwa nelayan bergejolak tentu memiliki alasan dan itu harus dikaji secara mendalam. Riyono menyebut bahwa Permen ini mengabaikan kearifan lokal. Secara subtansi, Permen 2/2015 harus dievaluasi dan direvisi agar lebih memahami kondisi nelayan dan para pengusaha di sektor perikanan. Larangan yang ada cenderung bersifat reaktif, mengabaikan fakta sosial, dan mengabaikan budaya masyarakat pesisir, terutama nelayan kecil.
“Kami memahami latar belakang dikeluarkannya Permen ini, salah satunya untuk melindungi sumber daya alam, akan tetapi yang harus diingat, kearifan lokal tiap daerah itu berbeda, dan ini yang luput dari Kementrian Kelautan,” tambahnya.
Di Jawa Tengah puncak penolakan terjadi dalam aksi demonstrasi di Kabupaten Batang pada Selasa (3/4). Ujung dari aksi demonstrasi tersebut terjadi kericuhan, berbagai fasilitas umum dirusak massa, dua polisi dilaporkan mengalami luka serius, dan 24 orang yang merupakan peserta aksi ditangkap.
“Saya mengimbau aparat kepolisian bijak dalam menangani proses hukum nelayan yang kemarin ditangkap saat aksi demonstrasi,” tutupnya.
Sumber: Humas PKS Jawa Tengah

Mahfudz Siddiq: Jangan Jadikan Eksekusi Mati untuk Kampanye Popularitas

JAKARTA (4/3) - Pemerintah Australia harus bijak menyikapi eksekusi mati duo Bali Nine. Sebab ini murni soal penegakan hukum dalam kondisi peredaran narkoba yang sudah kritis di Indonesia.

Demikian disampaikan Ketua Komisi I, Mahfud Siddiq, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 4/3).

"Jangan sampai di masa pemerintahan Perdana Menteri Tonny Abbott justru hubungan bilateral Australia-Indonesia menjadi rusak dan terputus karena sikap berlebihan dan tidak bijak," kata Mahfudz yang juga Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Di saat yang sama, lanjut Mahfudz, pihak pemerintah Indonesia pun harus bijak dalam proses penegakan hukum tanpa harus demonstratif. 

"Yang penting kalem tapi tegas. Jauhkan pendekatan kampanye popularitas karena ini punya sensitivitas diplomatik," demikian Mahfudz.
Sumber: http://www.rmol.co

Dunia Penerbangan Indonesia Harus Direformasi

JAKARTA (3/3) - Masalah penerbangan menjadi konsen Komisi V DPR  dengan dibentuknya Panitia Kerja (Panja) Keselamatan, Keamanan dan Peningkatan Kualitas  Penerbangan.
“Komisi V melihat dunia penerbangan kita banyak bolongnya sehingga harus direformasi mulai dari sektor hulu. Kita minta Kemenhub mulai bekerja menata regulasi,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia kepada wartawan di sela-sela memimpin kunjungan kerja ke Sumsel dan Bengkulu, baru-baru ini.
Menurut politisi PKS ini, regulasi perlu segera dilakukan bukan hanya sebagai pencitraan dan membuat Humas yang baik sehingga terjadi diaolog yang terbuka dengan Kemenhub dan elemen yang terkait dengan dunia penerbangan.
Dalam reses masa persidangan II tahun 2014-2015, Tim Komisi V menitikberatkan pemantauan pembangunan infrastruktur, selain jalan trans Sumatera, pembangunan jalur ganda (doble track) KA di Sumsel, juga  berdialog dengan jajaran Otoritas Bandara Wilayah VI, Direksi AP II serta meninjau langsung  perluasan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II, bandara Salampari di Kabupaten Musi Rawas dan Bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu.
Anggota Komisi V Sukur Nababan  mengharapkan, bagaimana seluruh system penerbangan berjalan dengan baik.  Salah satu rekomendasi Komisi V adalah, dengan liingkup kerja yang sangat luas sementara SDM terbatas dan kualitas  yang belum menunjang  serta  masalah navigasi adalah  problem penerbangan kita.
“Kita perlu perbaiki, dengan focus bagaimana memastikan semua sistem regulasi bisa berhasil dengan baik, sehingga resiko penerbangan keamanan dan keselamatan harus diatas segala-galanya,” tambah Sukur.
Kepada Tim Komisi V, jajaran Otoritas Penerbangan Wilayah V mengakui, di daerah hanya bisa menerima keadaannya saja sementara ijin penerbangan ditentukan oleh pusat, dan selama ini kalau ada air line yang bermasalah tidak ada law enforcement. Kalau air line bermasalah diberi sanksi akan jera dan tak mau melakukan lagi. Kasus seperti terjadi lagi dan  berulang sementara tidak ada sanksi, pencabutan.
Masalahnya menurut dia, sudah muncul  dari menteri yang lama ke menteri yang baru.
“Contohnya masalah narkoba, ada hukuman mati, selesai. Karena itu kalau Menhuib memberi sanksi tegas, maka otoritas bandara termasuk yang ada di daerah akan melaksanakan,” ujarnya.
Pajabat Otoritas Bandara Wilayah VI yang juga mantan pilot ini menegaskan, pernah meng-grounded 40 pilot yang over time selama  4 bulan sehingga banyak pesawat tidak terbang. Ditegaskan kembali, tindakan tegas bagi air line yang melanggar yang berdampak pada terlantarnya penumpang, harus ada keberanian.
“Jadi sekali lagi, ini kewenangan pusat, di daerah tinggal melaksanakan,”  ujarnya menambahkan.
Sumber: http://dpr.go.id

Legislator PKS Dorong Terus Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa

LABUHAN BATU (3/3) - Empat pilar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945 harus terus disosialisasikan karena sudah menjadi bagian dari soko guru kehidupan berbangsa di negara ini. 

Demikian dikemukan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Iskan Qolba Lubis dalam seminar Sosialisasi Empat Pilar  Berbangsa dan Bernegara” di Labuhan Batu, Sumatera Utara, kemarin (3/3). 

Dia mengatakan, DPR sebagai penjelmaan wakil rakyat Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk mengukuhkan nilai-nilaifundamental kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan mandat konstitusional yang diembannya.

Karenanya, searah dengan tugas dan fungsinya itu, DPR akan terus melaksanakan tugas memberikan pemahaman nilai-nilai luhur bangsa yang terdapat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika kepada masyarakat. 

Iskan memaparkan, empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. 

UUD 1945 yang telah diamandemen sampai empat kali, menurut dia, juga tidak perlu diperdebatkan karena mampu menyelesaikan persoalan politik dan kenegaraan  sesuai dengan kebutuhan. Begitu pun bentuk NKRI perlu dilestarikan karena terbukti sudah mampu mempersatukan berbagai etnik yang amat beragam dan wilayah yang begitu luas. 

"Sekarang bukan jamannya lagi mempertentangkan antara bentuk negara kesatuan dan negara federasi, karena itu perdebatan masa lalu,” pungkasnya.
Sumber: www.rmol.co

Top