JAKARTA (10/3) - Anggaran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan perlu diaudit kembali untuk transparansi anggaran. Defisit anggaran yang diklaim BPJS Kesehatan selama setahun ini harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.
Anggota Komisi IX DPR RI Hamid Noor Yasin (dapil Jateng IV) mengemukakan hal tersebut kepada Parlementaria, Jumat (6/2). Apalagi, saat ini BPJS Kesehatan berencana akan menaikkan iuran PBI (penerima bantuan iuran) pada 2016. Audit menjadi keniscayaan di tengah rencana kenaikan iuran PBI bagi warga miskin tersebut.
“Terhadap pelaksanaan JKN oleh BPJS yang katanya mengalami defisit, perlu dilakukan audit untuk mengetahui duduk persoalan agar lebih transparan dan accountable,” komentar Anggota F-PKS itu. Hamid menyatakan setuju atas rencana kenaikan iuran PBI dari yang semula Rp19.225 menjadi Rp27.500. BPJS mengklaim, selama 2014 iuran yang terkumpul sebanyak Rp41,06 triliun. Sedangkan pengeluaran sebesar Rp42,6 triliun.
Defisit anggaran tersebut ditutupi oleh dana cadangan teknis yang tersimpan sebesar Rp6 triliun. Kini, sisa dana cadangan BPJS tinggal Rp2,2 triliun. “Saya setuju atas rencana kenaikan iuran bagi masyarakat miskin lewat PBI tersebut. Ini agar masyarakat miskin peserta PBI JKN lebih ter-cover biayanya. Berapapun anggarannya asal diperuntukkan untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat miskin akan kita dukung maksimal di DPR,” ujar mantan Anggota DPRD Wonogiri ini.
Hamid menambahkan, Kemenkes dan BPJS Kesehatan perlu menjelaskan ke publik dasar kenaikan tersebut di luar masalah defisit anggaran. Soalnya, lanjut Hamid, layanan kesehatan bagi pasien miskin masih jauh dari memuaskan. “Apakah pemerintah berani menjamin kenaikan iuran sebesar Rp8.275 akan meningkatkan kualitas pelayanan. Sementara perbaikan operasional masih belum memuaskan.”
Sumber: www.dpr.go.id
Tidak ada komentar: