JAKARTA (24/2) - DPR meminta Kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2015 yang pelaksanaannya ditunda oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetap berjalan sesuai dengan jadwalnya. Seharusnya, kompetisi ini dimulai pada pekan lalu, dengan laga pembuka pertandingan antara Persib Bandung vs Persipura Jayapura.
Demikian hasil pembicaraan antara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang didampingi Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya, saat menerima Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin beserta jajaran, dan pengurus PT Liga Indonesia, serta perwakilan 18 Pengurus Klub ISL.
Sebagaimana diketahui, Kemenpora menunda kompetisi ISL setelah mendapat rekomendasi dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). Menpora memberikan waktu dua pekan bagi tim-tim ISL untuk melengkapi syarat yang diminta, hasil rekomendasi BOPI, salah satunya terkait pembayaran pajak. Akhirnya, PT Liga Indonesia memutuskan untuk menunda jadwal kick off ISL hingga 4 April 2015.
Akibat penundaan kompetisi ini, klub peserta ISL sangat dirugikan. Bahkan, dalam surat FIFA yang dikirim kepada PSSI, Kamis (19/02/15) lalu, FIFA mengeluarkan ancaman skorsing kepada Indonesia, apabila masalah penundaan laga ISL 2015 tidak bisa diselesaikan. FIFA menunggu semua perkembangan masalah ISL hingga Senin (23/02/15).
“Kemenpora harus bisa menempatkan diri dengan baik, karena kegiatan ini adalah kegiatan bisnis dimana ada hukum sendiri di dalamnya. Biarkan kompetisinya tetap berjalan, Pemerintah tidak perlu terlibat. Pemerintah hanya perlu mengatur regulasi yang baik dan transparan sehingga orang bisa berkompetisi secara sehat,” tegas Fahri, usai pertemuan di Ruang Pansus C, Gedung Nusantara II, Senin (23/02/15).
Politisi F-PKS ini menambahkan, Kemenpora tidak perlu mengurusi masalah perpajakan di PT Liga Indonesia. Ia menilai, jika memang ada keuntungan dari perusahaan ada yang disembunyikan dan pajaknya tidak dibayarkan, ada pihak yang lebih tepat mengurusi hal itu, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.
“Itu urusan perpajakan, Kemenpora tidak perlu mengurusi pajak. Pajak itu sudah ada yang urus yaitu Kementerian Keuangan dan Direktorat Jendral Pajak. Kalau Kemenpora menganggap ada keuntungan yang disembunyikan, dan dianggap mereka (PT Liga Indonesia) mengelola uang masyarakat, negara harus ikut mengawasi melalui BPK. BPK nanti akan memutuskan, bisa memeriksa atau tidak,” tambah Fahri.
Politisi asal Dapil Nusa Tenggara Barat ini menyayangkan, akibat dari permasalahan ini, pelaksanaan kompetisi harus berhenti. Padahal, menurutnya, kompetisi bisa tetap berjalan, sembari Pemerintah memperbaiki regulasinya. Apakah regulasi di level Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah , atau bahkan Undang-undangnya.
“Jangan kemudian kompetisinya itu dihentikan karena dianggap ada pelaksanaan yang tidak baik. Pelaksanaan yang tidak baik itu diperbaiki, kalau melanggar UU, ya dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Kalau melanggar pajak, ya laporkan kepada petugas pajak. Jangan sedikit-sedikit Pemerintah melakukan intervensi dan terlibat,” imbuhnya.
Untuk itu, tambah Fahri, pihaknya akan menjalin komunikasi dengan Menpora Imam Nahrawi, untuk meminta agar tidak menghambat penyelenggaraan ISL 2015. Ia juga menyarankan, sebaiknya diadakan pertemuan antara Menpora, PSSI, dengan PT Liga kembali, untuk membahas permasalahan ini lebih lanjut.
“Saya akan bicara dengan Menpora. Kalau bisa nanti ada pertemuan lain. Saya siap jadi fasilitator,” ujar Fahri.
Sementara itu, Ketua Komisi X Teuku Rieky Harsya (F-PD) menyatakan, pihaknya akan segera mengontak Menpora, agar segera memberi kepastian jadwal kompetisi ISL 2015.
“Saya mengusulkan kepada teman-teman (Liga Indonesia), supaya jadwal mereka jangan diganggu. Masalah pajak dan sebagainya tentu itu ada ranahnya tapi ini jangan dijadikan halangan untuk bergulirnya kick-off ISL 2015,” kata Politisi asal Dapil Aceh I ini.
Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin menyatakan, salah satu kerugian klub adalah hancurnya program latihan dan akomodasi klub.
Sumber: http://dpr.go.id
Tidak ada komentar: