LIMBOTO – Masalah pertambangan di Kabupaten Gorontalo masih menyisakan banyak persoalan diantaranya terkait administrasi perizinan. Hal ini terungkap setelah Komisi II bertemu dengan penambang pasir dan menyaksikan kondisi lokasi pertambangan pasir di Kecamatan Pulubala pada bulan Januari kemarin. Ketua Komisi II, Adnan Entengo menyatakan bahwa warga penambang pasir di Kecamatan Pulubala hingga saat ini tidak mendapatkan surat izin dari pemerintah, sementara sebelumnya pemerintah telah melakukan sosialisasi untuk pengurusan izin dimaksud, namun warga mengaku kesulitan mengurus izin dan terkesan dipersulit oleh pemerintah sendiri.
“Pengeluhan warga penambang sudah kami tamping untuk dicarikan solusi terbaik. Sambil kita juga melihat dan mengkaji pengelolaan tambang daerah ini. Sampel dari daerah tetangga Bolmong Timur misalnya bisa dijadikan percontohan oleh Pemerintah dalam mengelola pertambangan. Pengelolaan tambang yang ramah lingkungan dan bisa meningkatkan perekonomian warga,” ungkap Adnan pada Jumat (6/2) usai ditemui warga penambang di Kantor DPRD Kabupaten.
Adnan juga menjelaskan bahwa masalah pertambangan memang ada sisi positif dan negative, sehingganya perlu ada kajian dan regulasi yang jelas termasuk masalah perizinan. Pihaknya bersedia untuk menjadi perantara dalam memberikan solusi terbaik bagi warga penambang dengan pemerintah. “Kami sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menuntaskan polemic penambangan pasir ini, dengan harapan tidak ada pihak yang dirugikan dan eksplorasi tambang harus ramah lingkungan serta tidak melahirkan masalah baru pada masa mendatang,”pungkas Adnan mengakhir penjelasannya. (Lee)
Tidak ada komentar: