GORONTALO - (28/2) Kamis (25/2) malam kemarin sejumlah kader Partai Keadilan Sejahtera berangkat dengan perbekalan secukupnya untuk mengikuti kegiatan rutinitas tahunan Latihan Pandu Keadilan (LPK) Menengah yang dilaksanakan di Kecamatan Isimu Kabupaten Gorontalo. Kegiatan ini diikuti oleh sebagian kader yang telah memenuhi syarat untuk ikut LPK menengah antaranya telah mengikuti latihan pada tahap-tahap sebelumnya.

Dalam taujih pembukaan, Ketua DPW PKS Helmi Adam Nento menegaskan bahwa keikutsertaan kader dalam LPK kali ini agar stabilitas performance diri sebagai kader tetap terjaga. "Sudah merupakan kebutuhan kader PKS untuk menjaga performance diri yakni dalam kedisiplinan beribadah, penjagaan akhlakul karimah, wawasan berpikir yang luas dan tangguh, serta jasmani yang prima. Kolaborasi 4 bagian ini akan teruji penuh dalam kegiatan selama 4 hari, dengan harapan setelah ini kader lebih bersemangat dalam mengemban amanahnya," kata Helmi Adam Nento dalam sambutan pembukaan LPK yang dilaksanakan di Desa Isimu Utara, Jumat (26/2) kemarin.

Kali ini tampak sejumlah aleg seperti Syamsu Botutihe, Irwan Mamesah, Manaf Hamzah dan Yasin Usman Dilo yang disiapkan juga untuk maju dalam Pilkada tahun 2015 mengikuti kegiatan ini. Menurut dr. Taufiqurrahman Latief selaku penanggungjawab kegiatan bahwa peserta LPK akan mendapatkan bimbingan langsung dari pihak Brimob Polda Gorontalo. "Peserta mendapatkan materi dan latihan dari Brimob Polda Gorontalo. Pembekalan yang didapatkan antaranya terkait teknik survival dan bagaimana bisa gesit dan tanggap terhadap penanganan bencana. Selanjutnya peserta juga dilatih secara fisik dan mental, dan mereka  mempraktekan teknik survivenya dihutan dengan perbekalan seadanya," kata Taufiq merinci kegiatan peserta. Taufiq menegaskan, bahwa tahun ini LPK kemungkinan dilaksanakan sampai 2-3 gelombang, sesuai dengan pemenuhan persyaratan keikutsertaan.

Hingga berita ini diturunkan, belum dapat dikonfirmasi suasana pelaksanaan kegiatan karena para peserta sedang dalam latihan di kawasan yang sulit dijangkau. Kegiatan LPK dijadwalkan akan berakhir pada hari Ahad (1/3). (Lee)

*Foto : @bayprio

AMBON (27/2) - Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi (APPSI) Ahmad Heryawan (Aher) menegaskan pengawasan ketat pemanfaatan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) adalah keniscayaan. Meski demikian, dibutuhkan terobosan strategi pengawasan baru agar proses pembangunan berjalan maksimal.

"Pengawasan harus, tetapi prosesnya perlu semakin mudah dan efektif. Jadi, para kepala daerah berharap ada terobosan baru," ujar Aher, yang tampil bersama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis, dalam Diskusi Panel II Rapat Kerja APPSI 2015 membahas strategi pengawasan keuangan daerah.

Ditegaskan pula usulan dan harapan para Gubernur terhadap mekanisme pengawasan tentu tetap tidak menoleransi sedikitpun kebocoran anggaran. Namun, kata Aher, metode pengawasan jangan sampai menjadi bagian kendala pelaksanaan program pembangunan.

"Ini semua dalam rangka penyelamatan keuangan negara. Juga demi kelancaraan jalannya pembangunan demi perwujudan peningkatan kesejahteraan masyarakat," papar Aher.

Ditambahkan, para kepala daerah berharap BPK senantiasa mendampingi daerah dalam penyusunan, pemanfaatan, dan pelaporan seluruh anggaran negara di daerah.

"Sistem sekarang kadang terasa sulit, namun melalui pengawasan dan bimbingan BPK, Insya Allah akan beres," papar Aher, yang berhasil mengawal Pemprov Jawa Barat meraih opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas pertanggungjawaban keuangannya tiga kali berturut-berturut.

Sementara itu, Ketua BPK Harry Azhar Azis mengawali paparan dengan menyajikan data pencapaian opini WTP tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Perolehan akreditasi WTP tahun demi tahun meningkat meski belum sebagian besar daerah.

Pada kesempatan yang sama, Harry menyinggung kinerja Pemprov Jawa Barat (Jabar) soal kinerja dan pertanggungjawaban keuangannya. Jabar kini berupaya mencatat prestasi pencapaian opini WTP empat kali berturut-turut.

"Secara keseluruhan, kementerian dan lembaga telah 74 persen memperoleh opini WTP. Namun, tingkat pemerintah daerah masih relatif agak lambat yakni 34 persen dari seluruh unitnya," papar Ketua BPK lagi.

Mengenai temuan indikasi pelanggaran pemanfaatan keuangan daerah, Harry mengatakan BPK memberi waktu 60 hari bagi instansi bersangkutan untuk membetulkan laporannya. Bila ada selisih atau sisa pemanfaatan anggaran dengan laporan, maka pihak instansi dimaksud dapat mengembalikan uang negara.

"Kalau laporan diperbaiki dan uang dikembalikan, maka dianggap tidak ada penyalahgunaan uang negara. Tidak ada kerugian negara di sini. Tetapi, bila dalam 60 hari uang tidak dikembalikan, maka BPK akan meneruskan prosesnya ke aparat penegak hukum," jelas Harry.

Diskusi Panel II mengenai pengawasan keuangan daerah merupakan salah satu agenda dalam Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2015. Rapat kerja diikuti Gubernur se-Indonesia dan dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla di halaman belakang kediaman dinas Gubernur Maluku, Kota Ambon pada Kamis (26/2). Forum yang mengangkat tema “Konsolidasi Pemerintah Daerah Menyongsong Implementasi UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah” tersebut bertujuan mengakselerasi kinerja pemerintah daerah yang lebih berkualitas sesuai Undang-Undang, termasuk dalam hal pengawasan keuangan.

Keterangan Foto: Ketua Dewan Pengurus APPSI yang juga Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (kanan) bersama Ketua BPK RI, Harry Azhar Aziz (kiri) saat menemui pewarta di sela Rapat Kerja APPSI 2015 di Ambon (27/2).

Palu (27/2) - Komisi Pemilihan Umum Raya (Pemira) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Palu, menggelar Pemilihan Raya sejak Kamis hingga Jumat, (26-27/2/2015). Pemira ini bertujuan untuk menyaring kader terbaik partai untuk di jagokan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) bakal calon (Balon) Walikota dan Wakil Walikota Palu pada Desember 2015 mendatang.

Ketua Komisi Pemira PKS Kota Palu Maman Anas mengatakan, kader PKS Kota Palu akan memilih tiga nama dari tujuh nama kader internal PKS hasil seleksi dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang sebelumnya berjumlah 13 nama bakal calon. Dari tujuh nama yang telah diseleksi, tiga diantaranya dari pengurus DPD PKS Kota Palu.

"Tujuh nama bakal calon internal PKS yang pertama adalah Mantan Anggota DPR RI Akbar Zulfakar Sipanawa, ketua DPW PKS Provinsi Sulawesi Tengah yang juga salah seorang tokoh Al-Khairaat KH Zainuddin Tambuala, Mantan wakil Ketua DPRD Kota Palu yang juga dosen IAIN Datokarama Palu Wiwik Jumatul Rofiah, dan Mantan Ketua Badan Anggaran DPRD Kota PaluAni Suriyani," paparnya, Kamis (26/2).

Sendangkan di level Pengurus DPD PKS Kota Palu, lanjut Maman, nama yang dijagokan adalah Ketua DPD PKS Kota Palu yang juga ketua Fraksi PKS Dan Sekretaris Komisi C DPRD Kota Palu Rusman Ramli, Sekretaris DPD PKS Kota Palu Rizal Dg Sewang, dan Anggota DPRD Kota Palu yang Juga sekretaris PERSIPAL Sucipto S Rumu.

“nantinya hanya akan muncul satu nama yang menjadi perwakilan resmi dari PKS yang akan menjadi Balon Walikota atau wakil walikota tergantung hasil komunikasi politik dengan partai atau kandiddat kualisi nantinya,” ujar lelaki yang juga alumni Fakultas Ekonomi UNTAD ini.

Mengenai sistem Pemira, Sekretaris Komisi Pemira Oktora menjelaskna, Pemira kali ini terbilang beda dari yang sebelumnya yakni memakai sistem Pos, dimana setiap kader memilih melalui amplop yang diantarkan oleh panitia ke rumah masing-masing berisi nama-nama kandidat.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Palu Rusman Ramli mengajak seluruh kader partai agar berpartisipasi aktif dalam Pemira ini, dengan cara memastikan dirinya telah mendaptkan amplop nama-nama balon atau langsung mendatangi Sekretariat DPD PKS Kota Palu yang berada di jalan nokilalaki.

“Kami berharap seluruh kader partai berpartisipasi aktif dalam Pemira, karena ini bagian dari mengokohkan eksistensi PKS di kota Palu dan khususnya di Pemilukada Desember 2015," ujar Ketua Pengurus Kerukunan Sinjai Wilayah Sulteng ini.

Bandung (27/2) - Walikota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, persiapan untuk pekerjaan danau raksasa Gedebage sudah dimulai pada tahun ini. Hal ini disampaikannya melalui Fanpage Facebook resminya 'Ridwan Kamil Untuk Bandung', Jumat (27/2/2015).

"Kerjasama Pemkot Bandung, Pemprov Jawa Barat dan Kementerian PU. Selain untuk mengatasi banjir Bandung, juga akan dijadikan sebagai danau sumber air minum Bandung Timur," tulis walikota yang akrab disapa Kang Emil ini.

Selain itu, walikota Bandung yang diusung bersama Oded M Danial oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, danau raksasa ini juga akan dijadikan sebagai tempat rekreasi.

"Dan akan dijadikan tempat rekreasi seperti garden by the Bay di Singapura," tambahnya.

Lebih lanjut Emil menjelaskan, di atas danau juga akan dibangun sebuah masjid terapung.

"Doakan lancar, agar masalah banjir kota Bandung bisa diatasi," pungkasnya.

JAKARTA (26/2) - Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq meminta Presiden Jokowi serius dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat dan tidak terjebak dalam politik kekuasaan.

“Kehidupan masyarakat semakin berat, Jokowi jangan lagi mengurus politik kekuasaan," kata Mahfudz saat dihubungi wartawan, Kamis (26/2/2015).

Mahfudz menjamin Koalisi Merah Putih (KMP) akan mendukung program Jokowi yang pro rakyat. Jokowi harus mencurahkan energi merealisasikan janji kampanye dalam Pemilu Presiden lalu.

Menurut dia, KMP memahami bahwa Jokowi memiliki tugas yang berat, sehingga sama sekali tidak berniat mengganggu pemerintahan Jokowi.

“KMP tidak berniat merecoki malah akan mendukung langkah-langkah Jokowi. Harusnya Jokowi menyadari kondisi ini bahwa kami berniat membantu dan tidak merecoki, dan memanfaatkan kondisi ini," tegasnya.

Jakarta (25/2) - Wakil ketua komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Ledia Hanafi mengatakan, aplikasi 'DPR Kita' menjadi kesempatan besar yang dimiliki DPR untuk terus meningkatkan kinerjanya.
Bahkan, ia menilai, hadirnya aplikasi 'DPR KITA' menjadi terobosan besar dalam pengembangan demokrasi di Indonesia. Selain itu juga harus terus disosialisasikan terutama kepada para anggota DPR.

"Jadi ini menjadi kesempatan besar untuk mengedukasi masyarakat dan tidak hanya itu dapat juga memberi edukasi kepada anggota dewan itu sendiri terkait penyerapan aspirasi masyarakat," ujar Leida, di Jakarta, Selasa (24/2).

Tidak hanya itu, aplikasi ini dapat menjadi bentuk lain sumbangsih atas penataan demokratisasi di Indonesia. Bahkan secara khusus, Ledia juga menyebut, aplikasi ini bisa menjadi sarana klarifikasi untuk para anggota DPR terutama terkait adanya pemberitaan-pemberitaan yang kurang tepat soal kinerja DPR.

Namun, Leida berharap, aplikasi ini bisa tersambung dengan akun-akun media sosial, seperti twitter dan facebook, yang sudah lebih dahulu dimiliki oleh anggota DPR.
Selain itu, aplikasi ini bisa dikembangkan tidak hanya di smartphone. Hal ini terkait dengan jangkauan yang luas kepada para konstituen yang berada di daerah. "Jadi tidak hanya di wilayah perkotaan, bagaimana dengan yang ada di pelosok daerah-daerah," ujar Ledia.

Foto: Ledia Hanifa Amalia ketika raker Fraksi PKS r

Fotografer: Arief Karel

Jakarta (24/2) - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Rofi Munawar berkeberatan atas penolakan Presiden Brasil terhadap surat kepercayaan Duta Besar Indonesia untuk Brasil. Sikap tersebut lantaran eksekusi mati warga Brasil di Indonesia.

“Seharusnya pemerintah Brasil menempuh jalur yang lebih santun, seperti jalur diplomatik yang tersedia jika ada keberatan, bukan melakukan tindakan sepihak dengan cara menolak surat kepercayaan Duta Besar Indonesia. Ini bisa merusak hubungan bilateral kedua negara yang selama ini sudah cukup baik,” ujar Rofi Munawar,di Jakarta, Senin 23 Februari 2015.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengingatkan, keberadaan duta besar merupakan representasi resmi sebuah negara di negara sahabat. “Ini hubungan G to G. Brasil seharusnya menerima duta besar kita. Sementara itu, hukuman mati itu urusan personal bersangkutan yang melanggar hukum di wilayah kita. Saya mengingatkan jangan sampai hubungan kedua negara rusak karena urusan personal,” kata Rofi.

Lebih jauh politisi PKS itu mendukung penuh langkah Pemerintah Indonesia. “Saya mendukung penuh Kementerian Luar Negeri Indonesia yang telah melakukan protes keras terhadap Pemerintah Brasil. Saya sepakat agar Duta Besar Indonesia di Brasil dipanggil pulang,” ujar politisi PKS itu.

Legislator yang duduk di Komisi IV DPR ini memberi saran agar pemerintah Brasil menempuh jalur yang lebih santun. “Seharusnya peran-peran diplomatik lebih dikedepankan dan komunikasi intensif yang sehat perlu terus dilakukan. Brasil juga harus memahami bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang tak boleh diintervensi oleh asing,” ujar Rofi.

Rofi yang membidangi hubungan kerja sama bilateral di BKSAP itu juga meminta agar Pemerintah Indonesia jangan terganggu oleh pihak luar yang mencoba mencampuri penegakan hukum di Indonesia. Namun demikian, Rofi juga mengingatkan Pemerintah Indonesia agar tidak terpancing memperkeruh hubungan bilateral kedua negara yang sudah cukup baik.

Dalam kaitan tugas dan fungsi BKSAP sebagai leading sector diplomasi DPR, Rofi menjelaskan ke depan jika Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Parlemen Indonesia-Parlemen Brasil terbentuk, DPR akan memperbaiki hubungan bilateral kedua negara.

“Melalui GKSB, kami akan menjadikan DPR sebagai second track diplomacy, termasuk dengan Parlemen Brasil. Semoga saja parlemen Brasil bisa memahami sikap Pemerintah Indonesia,” kata Rofi.

JAKARTA (24/2) - DPR meminta Kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2015 yang pelaksanaannya ditunda oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetap berjalan sesuai dengan jadwalnya. Seharusnya, kompetisi ini dimulai pada pekan lalu, dengan laga pembuka pertandingan antara Persib Bandung vs Persipura Jayapura.

Demikian hasil pembicaraan antara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang didampingi Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya, saat menerima Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin beserta jajaran, dan pengurus PT Liga Indonesia, serta perwakilan 18 Pengurus Klub ISL.

Sebagaimana diketahui, Kemenpora menunda kompetisi ISL setelah mendapat rekomendasi dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). Menpora memberikan waktu dua pekan bagi tim-tim ISL untuk melengkapi syarat yang diminta, hasil rekomendasi BOPI, salah satunya terkait pembayaran pajak. Akhirnya, PT Liga Indonesia memutuskan untuk menunda jadwal kick off ISL hingga 4 April 2015.

Akibat penundaan kompetisi ini, klub peserta ISL sangat dirugikan. Bahkan, dalam surat FIFA yang dikirim kepada PSSI, Kamis (19/02/15) lalu, FIFA mengeluarkan ancaman skorsing kepada Indonesia, apabila masalah penundaan laga ISL 2015 tidak bisa diselesaikan. FIFA menunggu semua perkembangan masalah ISL hingga Senin (23/02/15).

“Kemenpora harus bisa menempatkan diri dengan baik, karena kegiatan ini adalah kegiatan bisnis dimana ada hukum sendiri di dalamnya. Biarkan kompetisinya tetap berjalan, Pemerintah tidak perlu terlibat. Pemerintah hanya perlu mengatur regulasi yang baik dan transparan sehingga orang bisa berkompetisi secara sehat,” tegas Fahri, usai pertemuan di  Ruang Pansus C, Gedung Nusantara II, Senin (23/02/15).

Politisi F-PKS ini menambahkan, Kemenpora tidak perlu mengurusi masalah perpajakan di PT Liga Indonesia. Ia menilai, jika memang ada keuntungan dari perusahaan ada yang disembunyikan dan pajaknya tidak dibayarkan, ada pihak yang lebih tepat mengurusi hal itu, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.

“Itu urusan perpajakan, Kemenpora tidak perlu mengurusi pajak. Pajak itu sudah ada yang urus yaitu Kementerian Keuangan dan Direktorat Jendral Pajak. Kalau Kemenpora menganggap ada keuntungan yang disembunyikan, dan dianggap mereka (PT Liga Indonesia) mengelola uang masyarakat, negara harus ikut mengawasi melalui BPK. BPK nanti akan memutuskan, bisa memeriksa atau tidak,” tambah Fahri.

Politisi asal Dapil Nusa Tenggara Barat ini menyayangkan, akibat dari permasalahan ini, pelaksanaan kompetisi harus berhenti. Padahal, menurutnya, kompetisi bisa tetap berjalan, sembari Pemerintah memperbaiki regulasinya. Apakah regulasi di level Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah , atau bahkan Undang-undangnya.

“Jangan kemudian kompetisinya itu dihentikan karena dianggap ada pelaksanaan yang tidak baik. Pelaksanaan yang tidak baik itu diperbaiki, kalau melanggar UU, ya dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Kalau melanggar pajak, ya laporkan kepada petugas pajak. Jangan sedikit-sedikit Pemerintah melakukan intervensi dan terlibat,” imbuhnya.

Untuk itu, tambah Fahri, pihaknya akan menjalin komunikasi dengan Menpora Imam Nahrawi, untuk meminta agar tidak menghambat penyelenggaraan ISL 2015. Ia juga menyarankan, sebaiknya diadakan pertemuan antara Menpora, PSSI, dengan PT Liga kembali, untuk membahas permasalahan ini lebih lanjut.

“Saya akan bicara dengan Menpora. Kalau bisa nanti ada pertemuan lain. Saya siap jadi fasilitator,” ujar Fahri.

Sementara itu, Ketua Komisi X Teuku Rieky Harsya (F-PD) menyatakan, pihaknya akan segera mengontak Menpora, agar segera memberi kepastian jadwal kompetisi ISL 2015.

“Saya mengusulkan kepada teman-teman (Liga Indonesia), supaya jadwal mereka jangan diganggu. Masalah pajak dan sebagainya tentu itu ada ranahnya tapi ini jangan dijadikan halangan untuk bergulirnya kick-off ISL 2015,” kata Politisi asal Dapil Aceh I ini.

Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin menyatakan, salah satu kerugian klub adalah hancurnya program latihan dan akomodasi klub.

JAKARTA (24/2) - Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengatakan gerakan pengumpulan koin bagi Australia dari masyarakat merupakan respon positif dan bentuk solidaritas atas pernyataan Perdana Menteri (PM) Australia, Tony Abbott, yang telah melecehkan Indonesia dan masyarakat Aceh.

Menurutnya, gerakan ini murni dari inisiatif masyarakat untuk mengembalikan bantuan kemanusiaan dari Negeri Kanguru tersebut, karena tidak ingin korban tsunami tahun 2004 lalu ditukar dengan terpidana mati kasus narkoba.

"Gerakan ini sedang berjalan dan akan semakin membesar. Pengumpulan uang ini merupakan respon positif dan bentuk solidaritas masyarakat Indonesia untuk warga Aceh agar tidak dilecehkan, nyawa korban tsunami tidak akan dapat ditukar dengan terpidana mati bandar narkoba," tegas Nasir saat berbincang dengan Okezone di Jakarta, Senin (23/2/2015) malam.

Untuk itu, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini akan memberikan dukungan politik jika nantinya diperlukan, sehingga memperkuat gerakan tersebut.

Namun saat ini, sambung Nasir, dirinya melihat gerakan ini hanya cukup dilakukan atas inisiatif warga sipil yang tidak ingin wilayah NKRI dilecehkan.

"Kita ingin melihat terlebih dahulu karena ini respon positif. Biarkan masyrakat yang mengumpulkan koinnya, nantinya jika diperlukan dukungan partai politik kita akan memberikan dukungan politik penuh terhadap gerakan ini," imbuhnya.

Foto: http://pksaceh.net

Jakarta (24/2) - Sejumlah negara hingga Sekjen PBB menekan pemerintah Indonesia untuk membatalkan kebijakan hukuman mati. Menurut anggota Komisi I DPR Ahmad Zainuddin, martabat kedaulatan hukum dan politik luar negeri RI saat ini tengah diuji.

Karena itu menurut Zainuddin, pemerintah Jokowi harus kuat dan tidak melemah menghadapi tekanan-tekanan tersebut.

"Protes Brasil dan negara lainnya itu bisa dipahami karena pemerintahan lalu mudah memberi grasi dalam kasus narkoba. Pemerintah harus kuat, jangan lemah. Jangan beri peluang," ujar Zainuddin di Jakarta, Selasa (24/2/2015).

Zainuddin melanjutkan, sikap pemerintah Brasil yang menolak untuk menerima Duta Besar RI Toto Riyanto harus ditanggapi dengan tegas dan hati-hati. Sikap Presiden Brasil Dilma Rousseff jelas-jelas melecehkan Indonesia. Sikap politik pemerintah Brasil dapat dipahami sebagai sikap diplomatik yang menekan dan memprotes kebijakan politik hukum negara lain.

Dalam pergaulan internasional, lanjut Zainuddin, pasang surut hubungan bilateral adalah hal yang biasa. Pemerintah RI harus hati-hati dalam mengelola konflik dalam hubungan ini.

Ketua DPP PKS ini memprediksi, penundaan penerimaan mandat duta besar RI akan terus dilakukan Brasil sampai eksekusi mati gelombang kedua terhadap gembong narkoba.

"Salah seorang gembong narkoba yang akan dieksekusi mati nanti kan juga dari Brasil. Gelombang yang pertama juga ada warga mereka," cetusnya.

Karena itu menurut politisi dari dapil DKI Jakarta I ini, pemerintah Indonesia tidak perlu melangkah lebih jauh dan gegabah. Misalnya dengan mereview hubungan dagang dan pertahanan yang selama ini sudah terjalin dan saling menguntungkan.

Menurut Zainuddin, sikap diplomatik yang ditunjukkan Kementerian Luar Negeri dengan memanggil pulang sebagai protes dan menyampaikan nota protes atau diplomatik sejauh ini sudah cukup baik.

Kecuali, Zainuddin menegaskan, pemerintah Brasil mengeluarkan sikap politik yang lebih keras lagi, maka pemerintah Indonesia harus menaikkan level respons tindakan diplomatiknya. Begitupun terhadap Australia dan Prancis.

"Sikap kita juga harus simetris dengan sikap mereka. Jangan juga terkesan berlebihan seperti kebakaran jenggot. Saya yakin hubungan bilateral lainnya baik-baik saja," tegasnya.

Dubes RI Toto Riyanto ditolak Presiden Brasil Dilma Rousseff saat akan menyerahkan credential atau surat kepercayaan sebagai duta besar, Jumat (20/2/2015). Padahal saat itu Dubes Toto telah berada di Istana Kepresidenan Brasil Palacio do Planalto.

Presiden Brasil Dilma Rousseff beralasan hanya menunda sementara credential dari Dubes RI Toto Riyanto, namun tidak menyebutkan alasan yang jelas.

Penolakan tersebut diduga kuat terkait kebijakan pemerintah Indonesia untuk menghukum mati para gembong narkoba.

Australia dan Prancis juga bereaksi keras terhadap kebijakan hukuman mati di Indonesia. Perdana Menteri Australia, Tony Abbott meminta Indonesia untuk mengingat kontribusi Australia yang diberikan saat membantu bencana tsunami. Imbauannya ini diungkapkan agar Indonesia membatalkan eksekusi dua warga negaranya yang terlibat penyelundupan narkoba.

Sementara Menteri Luar Negeri dan Pembangunan Internasional Perancis Laurent Fabius memanggil Duta Besar RI di Perancis, Hotmangadjara Pandjaitan terkait hukuman mati yang akan diberikan kepada Serge Areski Atlaoui.

Sekjen PBB Ban Ki-moon juga meminta hal serupa yang meminta Indonesia menghentikan eksekusi mati bagi terpidana narkotika.

Sumber : www.pks.or.id

Bekasi (24/2) - Salah satu poin penting revisi UU No 01 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yakni terkait dengan jadwal pelaksanaan pemilihan yang akan terbagi dalam tiga gelombang, yakni, Desember 2015, Februari 2017 dan Juni tahun 2018.

“Pelaksanaan pemilihan dilaksanakan tiga gelombang, sebelum serentak nasional pada tahun 2027,” ujar Anggota Komisi II DPR RI, Saduddin, yang disampaikannya saat kegiatan reses di Bekasi, Selasa (24/2).

Pelaksanaan gelombang pertama, lanjut Saduddin, Desember 2015, diperuntukkan bagi kepala daerah (Kada) dan wakil kepala daerah (wakada) yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016.

Sedangkan gelombang kedua, Februari 2017, akan dilaksanakan bagi Kada maupun Wakada, yang berakhir masa jabatannya bulan Juli hingga Desember 2016 dan pada tahun 2017.Gelombang ketiga Juni 2018, dilaksanakan untuk Kada beserta Wakada yang akhir masa jabatannya pada tahun 2018 dan tahun 2019.

Lebih lanjut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Kabupaten Bekasi ini menjelaskan, bahwa terdapat 272 daerah yang akan melaksanakan pemilihan Kada dan Wakada pada gelombang pertama, yang terdiri dari 204 daerah akhir masa jabatannya 2015 dan 68 daerah yang akhir masa jabatannya sampai dengan Juni 2016.

“Terdapat 271 daerah yang akan melaksanakan pemilihan Kada dan Wakadanya pada gelombang pertama, Desember 2015, meliputi 8 propinsi dan 263 kabupaten/kota,” papar Saduddin, yang juga Panja revisi UU Pilkada.

Berikut daftar daerah yang akan menggelar Pilkada gelombang pertama:

8 Provinsi yang terdiri dari:
1. Kalimantan Utara
2. Jambi
3. Kalimantan Tengah
4. Kalimantan Selatan
5. Sumatera Barat
6. Kepulauan Riau
7. Sulawesi Utara
8. Bengkulu


Provinsi Sumatera Utara
1. Kota Medan
2. Kab. Serdang Bedagai
3. Kab. Tapanuli Selatan
4. Kab. Toba Samosir
5. Kota Binjai
6. Kab. Labuhan Batu
7. Kab. Asahan
8. Kota Sibolga
9. Kab. Pakpak Barat
10. Kab. Humbang Hasundutan
11. Kab. Samosir
12. Kota Pematang Siantar
13. Kab. Simalungun
14. Kab. Labuhanbatu Utara
15. Kabupaten Mandailing Natal 
16. Kabupaten Karo 
17. Kota Tanjung Balai 
18. Kabupaten Nias 
19. Nias Selatan 
20. Labuhan Batu Selatan 
21. Nias Utara 
22. Nias Barat 
23. Kota Gunung Sitoli .


Provinsi Sumatera Barat
24. Kab. Solok
25. Kab. Dharmasraya
26. Kota Bukit Tinggi
27. Kab. Solok Selatan
28. Kab. Pasaman Barat
29. Kab. Pasaman
30. Kota Solok
31. Kab. Pesisir Selatan
32. Kab. Sijunjung
33. Kab. Tanah Datar
34. Kab. Padang Pariaman
35. Kab. Agam
36. Kab. Lima Puluh Kota

Provinsi Riau

37. Kab. Kep. Meranti
38. Kab. Indragiri Hulu
39. Kab. Bengkalis
40. Kota Dumai
41. Kabupaten Kuantan Singingi
42. Kab. Siak
43. Kab. Rokan Hilir
44. Kab. Rokan Hulu
45. Kabupaten Pelalawan

Provinsi Sumatera Selatan
46. Kab. Penungkal Arab Lematang Ilir
47. Kab. Musirawas Utara
48. Kab. Ogan Komering Hulu
49. Kab. Ogan Ilir
50. Kab OKU Selatan
51. Kab. OKU Timur
52. Kab. Musi Rawas

Provinsi Jambi:

53. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
54. Kota Bantanghari
55. Kota Bungo
56. Kota Tanjung Jabung Timur
57. Kota Sungai Penuh

Provinsi Bengkulu
58. Kab. Muko-muko
59. Kab. Seluma
60. Kab. Kepahiang
61. Kab. Lebong
62. Kab. Bengkulu Selatan
63. Kab. Rejang Lebong
64. Kabupaten Kaur 
65. Bengkulu Utara 

Provinsi Lampung
66. Kab. Pesisir Barat
67. Kab. Lampung Selatan
68. Kota Metro
69. Kab. Way Kanan
70. Kab. Lampung Timur
71. Kab. Pesawaran
72. Kab. Bandar Lampung
73. Kab. Lampung Tengah

Provinsi Kepulaian Bangka Belitung
74. Kab. Bangka Selatan
75. Kab. Belitung Timur
76. Kab. Bangka Tengah
77. Kab. Bangka Barat

Provinsi Kepulauan Riau
78. Kab. Kepualaun Anambas
79. Kab. Bintan
80. Kab. Lingga
81. Kabupaten Karimun
82. Kabupaten Natuna 
83. Kota Batam

Provinsi Jawa Barat
84. Kab. Pangandaran
85. Kab. Sukabumi
86. Kab. Indramayu
87. Kab. Bandung
88. Kab. Karawang
89. Kabupaten Cianjur
90. Kabupaten Tasikmalaya 
91. Kota Depok

Provinsi Jawa Tengah
92. Kota Semarang
93. Kab. Rembang
94. Kab. Kebumen
95. Kab. Purbalingga
96. Kota Surakarta
97. Kab. Boyolali
98. Kota Pekalongan
99. Kab. Blora
100. Kab. Kendal
101. Kota Magelang
102. Kab. Sukoharjo
103. Kab. Semarang
104. Kab. Wonosobo
105. Kab. Purworejo
106. Kab. Wonogiri
107. Kab. Klaten
108. Kabupaten Pekalongan
109. Sragen
110. Kota Pemalang 
111. Grobogan 
112. Demak

Provinsi DI Yogyakarta
113. Kab. Bantul
114. Kab. Gunung Kidul
115. Kab. Sleman

Provinsi Jawa Timur
116. Kab. Ngawi
117. Kota Blitar
118. Kab. Lamongan
119. Kab. Jember
120. Kab. Ponorogo
121. Kab. Kediri
122. Kab. Sitibondo
123. Kab. Gresik
124. Kota Surabaya
125. Kab. Trenggalek
126. Kota Pasuruan
127. Kab. Mjokerto
128. Kab. Sumenep
129. Kab. Banyuwangi
130. Kab. Malang
131. Kab. Sidoarjo
132. Kabupaten Blitar
133. Pacitan 
134. Kabupaten Tuban

Provinsi Banten
135. Kota Cilegon
136. Kab. Serang
137. Kabupaten Pandeglang 
138. Kota Tangerang Selatan

Provinsi Bali
139. Kab. Karang Asem
140. Kab. Badung
141. Kab. Bangli
142. Kab. Tabanan
143. Kota Denpasar
144. Kabupaten Jembrana

Provinsi NTB
145. Kab. Lombok Utara
146. Kab. Bima
147. Kota Mataram
148. Kab. Sumbawa Barat
149. Kab.Dompu
150. Kab. Lombok Tengah
151. Kab. Sumbawa

Provinsi NTT
152. Kab. Malaka
153 Kab. Belu
154. Kab. Manggarai Barat
155. Kab. Sumba Timur
156. Kab. Manggarai
157. Kab. Ngada
158. Kab Sumba Barat
159. Kab Timor Tengah Utara 
160. Kabupaten Sabu Raijua

Provinsi Kalimantan Barat
161. Kab. Kapuas Hulu
162. Kab. Bengkayang
163. Kab. Sekadau
164. Kab. Melawi
165. Kab. Sintang
166. Kab. Ketapang
167. Kabupaten Sambas

Provinsi Kalimantan Tengah
168. Kab. Kotawaringin Timur
169. Kota Balikpapan 
170. Kota Bontang 
171. Kutai Timur 
172. Kutai Barat .

Provinsi Kalimantan Selatan
173. Kab. Banjar Selatan
174. Kab. Kota Baru
175. Kota Banjar Baru
176. Kota Banjarmasin
177. Kab. Balangan
178. Kab. Hulu Sungai Tengah
179. Kab. Tanah Bumbu

Provinsi Kalimantan Timur
180. Kab. Mahakam Ulu
181. Kab. Kutai Kartanegara
182. Kab. Paser
183. Kab. Berau
184. Kota Samarinda

Provinsi Kalimantan Utara
185. Kab. Tana Tidung
186. Kab. Bulungan
187. Kabupaten Nunukan 
188. Kabupaten Malinau

Provinsi Sulawesi Utara
189. Kab. Bolmong Timur
190. Kab. Minahsa Utara
191. Kota Manda
192. Kab. Minahasa Selatan
193. Kab. Balmong Selatan
194. Kota Tomohon 
195. Kota Bitung

Provinsi Sulawesi Tengah
196. Kab. Banggai Laut
197. Morowali Utara
198. Kab. Tojo Una-Una
199. Kab. Poso
200. Kab. Toli-Toli
201. Kota Palu
202. Kab. Sigi
203. Kabupaten banggai

Provinsi Sulawesi Selatan
204. Kab. Pangkajene Kep.
205. Kab. Barru
206. Kab. Moros
207. Kab. Gowa
208. Kab. Luwu Timur
209. Kab. Tana Toraja
210. Kab. Kepulauan Selayar
211. Kab. Soppeng
212. Kab. Luwu Utara
213. Kab. Bulukumba
214. Kabupaten Toraja Utara

Provinsi Sulawesi Tenggara

215. Kab. Kolaka Timur
216. Kab. Buton Utara
217. Kab. Konawe Selatan
218. Kab. Muna
219. Kab. Konawe Kepulauan
220. Kab. Muna Barat
221. Kab. Buton Selatan
222. Kab. Buton Tengah
223. Kab. Gorontalo
224. Kab. Bone Bolango
225. Kab. Pohuwato
226. Kabupaten Wakatobi 
227. Konawe Utara

Provinsi Sulawesi Barat
228. Kab. Mamuju tengah
229. Kab. Mamuju Utara
230. Kab. Mamuju
231. Kabupaten Majene

Provinsi Maluku

232. Kab. Seram Bagian Barat
233. Kab. Kepulauan Aru
234. Kabupaten Maluku Barat Daya
235. Buru Selatan

Provinsi Maluku Utara

236. Kab. Pulau Taliabu
237. Kota Ternate
238. Kab. Halmahera Timur
239. Kab. Kepulauan Sula
240. Kab. Halmahera Utara
241. Kota Tidore Kepulauan
242. Kabupaten Halmahera Selatan
243. Kabupaten Halmahera Barat

Provinsi Papua

244. Kab. Nabire
245. Kab. Asmat
246. Kab. Keerom
247. Kab. Warofen
248. Kabupaten Boven Digoel 
249. Merauke 
250. Pegunungan Bintang 
251. Yahukimo 
252. Supiori 
253. Membramo Raya 
254. Yalimo

Provinsi Papua Barat

255. Kab. Pegunungan Arfak
256. Kab. Manokwari Selatan
257. Kab. Sorong Selatan
258. Kab. Raja Ampat
259. Kab. Kaimana
260. Kab. Teluk Bintuni
261. Kab. Fakfak
262. Kabupaten Manokwari 
263. Teluk Wondama

Jakarta (23/2)- Lebih dari seribu sarjana mengajukan diri untuk menjadi Tenaga Ahli Anggota (TAA) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Data tersebut masuk hingga saat penutupan penerimaan lamaran melalui surat elektronik pada Jum’at (20/2) pekan lalu. Hari ini, Senin (23/2), sebagian calon TAA tersebut akan menjalani seleksi dalam bentuk tes tertulis. Demikian diungkapkan Ketua Panitia Seleksi Tenaga Ahli (Pansel TA) FPKS DPR RI Ecky Awal Mucharam, di Kompleks Gedung Parlemen-Senayan, Jakarta.

Ecky Awal menyatakan, surprise dengan antusiasme para sarjana untuk menjadi sistem pendukung keahlian di lembaga wakil rakyat ini. “Dari 1.024 pelamar, ada 5 sarjana tingkat Doktoral, puluhan kandidat doktor, 300 lebih sarjana S2 dan sisanya adalah sarjana S1,” ujar Ecky yang juga Wakil Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini.

Menurut Ecky, fungsi Tenaga Ahli sangat penting bagi pimpinan dan anggota DPR. Tenaga Ahli adalah unsur yang membantu pengayaan dan pengkajian atas berbagai Rancangan Undang Undang (RUU), demikian juga dalam fungsi pengawasan. “Di negara-negara demokratis dan maju, tenaga ahli bagi satu anggota parlemen bisa mencapai belasan, seperti di Amerika Serikat yang satu anggota di-support oleh 20 tenaga ahli,” tutur Anggota Komisi XI ini.

Ecky meyakinkan, Tenaga Ahli bukanlah pelengkap ruang kerja anggota Dewan. “Kalau secara kapasitas ruangan, sebenarnya Gedung DPR tidak memadai, tetapi kerja-kerja Dewan saat ini tidak bisa menunda penambahan jumlah Tenaga Ahli ini,” ujar Ecky yang terpilih sebagai anggota DPR dari Daerah Jawa Barat III (Kota Bogor, Kota-Kabupaten Cianjur).

Ecky menolak anggapan bahwa keberadaan Tenaga Ahli adalah pemborosan keuangan negara. Ia membandingkan bahwa pihak eksekutif dalam membahas dan mengkaji Undang Undang yang diajukan dilengkapi dengan aparat dan tenaga ahli yang sangat besar. “Tugas DPR tidak lebih ringan daripada eksekutif dalam mengkaji Undang Undang, Anggaran Negara dan juga pengawasannya,” ujar Ecky.

Besarnya animo para sarjana untuk Menjadi TA Anggota DPR membuat seleksi tertulis dilaksanakan secara bergelombang. Dalam merekrut Tenaga Ahli, Fraksi PKS menurut Ecky, tidak memperkenankan adanya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). “Itu sebabnya Fraksi PKS mengumumkan secara terbuka rekrutmen tenaga ahli ini kepada publik melalui website resmi PKS,” pungkas Ecky.

Sumber : www.pks.or.id

JAKARTA (23/2) - Komisi V DPR RI meminta Kemenhub mencantumkan sanksi tegas bagi maskapai yang kerap menunda atau delay penerbangan sehingga menelantarkan penumpang dalam revisi Permenhub Nomor 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

“Meski ada PM 77 tahun 2011 yang mengatur tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara, tapi tidak memberikan efek jera dan perbaikan pelayanan maskapai. Ini karena tidak ada sanksi bagi maskapai yang kerap menunda atau delay penerbangan membuat aturan,” urai Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia, Senin (23/2).

Ia menilai, justru aturan ini kerap dilanggar karena tidak ada sanksi bagi maskapai yang melanggarnya. Akibatnya, penumpang dirugikan. Sehingga ia meminta revisi Permenhub ini nantinya ada pasal yang memuat tentang sanksi tegas bagi maskapai yang melanggar aturan.

Selain sanksi tegas, politisi PKS ini juga meminta agar revisi Permenhub 77 tahun 2011 juga memuat tentang aturan batasan waktu pemberian ganti rugi atau kompensasi kepada penumpang dan angkutan barang yang terlambat. 

“Seperti yang terjadi saat kisruh Lion Air ini. Pembayaran kompensasi sebagian penumpang baru bisa dilakukan pada dua bulan mendatang. Ini jelas merugikan dan membuat repot. Karena itu, harus juga diatur soal batas waktu pembayaran kompensasi sehingga maskapai tidak bisa akal-akalan dalam memenuhi tanggung jawabnya,” kata Yudi.

Seperti diketahui, dalam kisruh keterlambatan penerbangan Lion Air Rabu hingga Sabtu lalu, sedikitnya ada 214 penerbangan Lion Air di 20 rute domestik yang terganggu dan menyebabkan lebih dari 6000 penumpang terlantar dibeberapa bandara.

Terkait dengan hal itu, Yudi juga mendesak kepada Kemenhub untuk memberikan sanksi tegas pada Lion Air. Terlebih, selama krisis keterlambatan penerbangan tersebut tidak ada itikad baik dari manajemen Lion Air untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada penumpangnya. 

“Tidak hanya teguran saja. Karena ini sudah berkali-kali dilakukan oleh Lion Air. Kami minta ada evaluasi terhadap Lion Air. Jika memang terbukti tidak mampu dan tidak bisa memperbaiki performanya, cabut saja sebagian izin rutenya. Jangan hanya rute baru yang dicabut,” kata Yudi.

Foto: http://statis.dakwatuna.com

BOTU - (24/2) Pemerintah Provinsi Gorontalo akan segera melakukan pembangunan Gorontalo Outher Ring Road (GORR) sepanjang 45 kilometer. Mega proyek ini awalnya dianggarkan dalam APBD induk sebesar 45 miliar, namun ternyata belum cukup untuk pelaksanaan proyek dimaksud. Hal ini terungkap dalam rapat gabungan yang dilaksanakan kemarin, Senin (23/2) di DPRD Provinsi Gorontalo oleh Komisi I dan Komisi III bersama Dinas Pekerjaan Umum, Satker Jalan, Biro Pemerintah dan Badan Pertanahan.

Dalam rapat terbatas tersebut Kepala Biro Pemerintahan, Asri Banteng mengungkapkan bahwa pembebasan lahan untuk proyek GORR dibagi dalam tiga segmen. tahun 2014 kemarin telah dilakukan pembebasan lahan untuk segmen 2 sepanjang 14 kilometer. Karena anggaran terbatas, hanya 20 miliar, maka yang dibebaskan baru 3,4 kilometer. "Karena pengucuran anggaran APBN-P sebanyak 190 miliar untuk pelaksanaan proyek GORR di segmen 3, memaksa pemprov untuk segera mempercepat pembebasan lahan sepanjang 16 kilometer. Dan itu dibutuhkan kurang lebih 80 miliar. Makanya kita akan mengoptimalkan anggaran yang ada. Sekiranya ada proyek yang belum mendesak, dana pembebasan lahannya akan dialihkan untuk yang lebih prioritas, "ujar Asri sambil menjelaskan peluang anggaran yang ada.

Hal tersebut ditanggapo oleh salah seorang anggota Komisi III, Helmi Adam Nento. Bagi Helmi, keberadaan proyek yang tidak mendesak dan masih bermasalah sebaiknya ditunda dan anggarannya dialihkan ke pembiayaan GORR. "Saya mengusulkan dana 55 M untuk RSUD Provinsi dialihkan saja dulu ke proyek GORR. mengingat hingga hari ini lahan RSUD Provinsi tidak bersertifikat dan BPN tidak mau menerbitkan sertifikatnya, karena bermasalah. Sebaiknya ini dialihkan saja dulu,"usul Helmi sekaligus menginformasikan masalah terkait pembebasan lahan.

Helmi juga menegaskan kepada pemerintah, agar bisa mendapatkan solusi memadai terkait pelaksanaan proyek GORR tersebut. (Lee)

Gorontalo (23/2) Setelah mengikuti agenda Election Update ke-8 DPW PKS se-Indonesia selama dua hari pada Rabu-Kamis (18-19/2) kemarin di Jakarta, DPW PKS Gorontalo langsung melaksanakan pertemuan dan membentuk Tim Penjaringan Pilkada untuk tiga kabupaten yang akan melaksanakan perhelatan Pilkada tahun 2015 ini.

Sebagaimana hasil Election Update, PKS menargetkan kader-kadernya untuk masuk dalam bursa calon kepala daerah di Pilkada tahun 2015 ini. Hal ini disampaikan oleh Ilham Kuntono, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPW PKS Gorontalo usai rapat DPW PKS (23/2). “Rekomendasi dari DPP, kami menargetkan kader-kader terbaik PKS masuk sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2015; dengan syarat punya kursi dan kader yang signifikan seperti Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo,”ujar Ilham menjelaskan rencana kesiapan PKS dalam Pilkada.

Terkait siapa saja tokoh PKS yang bakal digadang sebagai calon, Ilham menjelaskan pihaknya telah menyepakati tokoh-tokoh yang akan dimajukan dari internal PKS adalah Syamsu Botutihe dan Irwan Mamesah untuk Kabupaten Bone Bolango. Sementara untuk Kabupaten Gorontalo Manaf Hamzah dan Yasin usman Dilo. “Kader-kader yang sudah kami tunjuk ini mereka sudah diberikan tugas untuk mempersiapkan diri untuk memastikan elektabilitas mereka memadai sebagai kandidat Pilkada, sementara kami struktur partai bertugas untuk mencari mitra koalisi dan memastikan tersedianya seluruh fasilitas kandidat pada setiap tahapan Pilkada,”tegas Ilham memastikan kader-kader dimaksud telah bersiap siaga untuk mengikuti perhelatan Pilkada.

Berkaitan dengan hal tersebut, DPW PKS telah membentuk Tim Penjaringan Pilkada yang bertugas melakukan komunikasi dengan berbagai pihak koalisi dan menjaring elektabilitas kandidat Pilkada. Diakhir perbincangan, sekali lagi Ilham menegaskan kesiapan PKS untuk mengikuti pilkada tahun 2015. (Ndra)

LIMBOTO - (18/2) Melihat kondisi pembangunan anak saat ini, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan perlindungan anak yang meliputi pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, yang telah diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja 2015 antara lain Peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup; Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya melalui penguatan sistem perlindungan anak, dan Peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

DPRD Kabupaten Gorontalo sejak awal Februari 2015 telah membentuk Panitia Khusus untuk membahas dan mengkaji usulan naskah rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kota Layak Anak. Ketua Pansus Adnan Entengo ketika dimintai penjelasan terkait kelanjutan pembahasan Ranperda ini di ruang kerjanya, Selasa (17/2) kemarin menjelaskan bahwa tim pansus yang dipimpinnya sementara mengkaji hasil uji publik ranperda ke sekolah maupun masyarakat. "Pekan kemarin kami sudah melakukan uji publik ke beberapa sekolah di Kabupaten Gorontalo. Kami pun juga sudah menerima berbagai masukan dari masyarakat maupun elemen terkait dengan perlindungan anak. Insya Allah, bila sudah tuntas pekan ini, Senin depan (23/2), naskah ranperda ini akan diparipurnakan di DPRD, " Adnan menjelaskan tahapan pembahasan Ranperda.

Aleg Dapil Limboto ini juga menyampaikan bahwa program kota layak anak ini merupakan ratifikasi dari konvensi tentang anak. "Diantara targetnya adalah pemenuhan hak-hak anak, pencegahan dan pembatasan nikah dibawah umur 18 tahun. Semangat pemenuhan anak ini tak lepas dari pengarusutamaan keluarga dan peran pemerintah yang secara langsung berdampak pada tumbuh kembang anak,"kata Adnan sambil berharap angka kejahatan kepada anak di Kabupaten Gorontalo segera menurun bahkan tidak ada sama sekali. (Ais)

*Foto : Pansus Kota Layak Anak Sedang Berdialog dalam Rangka Uji Publik