DPRD PROVINSI - Jelang pelaksanaan berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Gorontalo, anggota komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Helmi Adam Nento meminta pemerintah provinsi berkenan memberikan ruang bagi kontraktor dari luar daerah untuk masuk ke Gorontalo. Hal ini berdasarkan pengalaman pelaksanaan proyek tahun 2014 dan melonjaknya anggaran proyek infrastruktur pada APBD 2015. Ini terungkap ketika Rapat Kerja Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo bersama Dinas Pekerjaan Umum.
Dinas Pekerjaan Umum memaparkan tentang dana proyek APBN untuk sarana infrastruktur pada tahun 2015 untuk Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan hingga tiga kali lipat. Lonjakan anggaran tersebut juga mempengaruhi porsi APBD untuk sarana infrastruktur.
"Saya menyarankan kepada pemerintah daerah untuk memberi kesempatan kepada kontraktor pendatang dari luar untuk bisa berusaha di Gorontalo dengan memberikan ruang bagi mereka. Anggaran proyek tahun ini yang bersumber dari APBD maupun APBN mengalami kenaikan drastis. Tentunya, tetap melalui mekanisme yang telah diatur secara legal," usul Helmi Adam Nento. Menurutnya, Pemda perlu membantu para kontraktor dari luar daerah dengan tidak mempersulit berbagai proses perizinan. Karena partisipasi menreka sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran,"Jangan sampai mereka enggan masuk karena mereka merasa dipersulit," tegas Helmi. Bagi Helmi partisipasi pengusaha dari luar daerah penting karena pengalaman pada tahun lalu, salah satu pemicu munculnya proyek bermasalah dan tidak selesai karena beban kerja kontraktor tidak sebanding dengan dukungan peralatan. Sehingga banyak proyek terbengkalai tidak memenuhi target waktu yang telah ditentukan. (Ipe)
Tidak ada komentar: