Slider[Style1]

Pasangan AZAS Lolos Ikut Pilkada 2015

BONEBOLANGO – (24/08) Pleno penetapan pasangan calon yang lolos Pilkada di Kabupaten Bone Bolango digelar Komisi Pemilihan Umum Daerah Bone Bolango hari ini Senin, 24 Agustus 2015. Dari tujuh pasangan yang telah mendaftar, KPUD Bone Bolango telah menetapkan lima pasangan calon yang dinyatakan lolos untuk mengikuti Pilkada Bone Bolango pada tanggal 9 Desember mendatang.


Adapun lima pasangan yang telah dinyatakan lolos diantaranya pasangan AZAS atau Azan Piola – Syamsu Botutihe, salah satu pasangan yang diusung oleh PKS Bone Bolango. Sekretaris DPD Kabupaten Bone Bolango Kasim Daud menyatakan bahwa usai penetapan ini maka tentunya PKS Bone Bolango yang tergabung dalam tim pemenangan pasangan Azan Piola – Syamsu Botutihe atau AZAS akan segera berkonsolidasi untuk melaksanakan tahapan yang telah dirancang oleh pasangan AZAS. “Alhamdulillah, pasangan AZAS sudah ditetapkan oleh KPUD. Semoga pelaksanaan tahapan pilkada oleh KPUD berjalan lancar,” ungkap Kasim usai rapat pleno digelar. (ndar)

Jaga Stabilitas Politik, PKS Ingin Bantu Dorong Ekonomi

JAKARTA (13/8) – Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Daerah Istimewa Yogyakarta Sukamta mengatakan, saat ini Indonesia sedang  mengalami perlambatan di bidang ekonomi. Ini merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama.

"Kami berharap PKS di bawah kepemimpinan baru bisa mengambil strategi yang cepat. Partai politik (Parpol) harus memiliki peran proaktif dan konstruktif," katanya, Rabu, (12/8).

Sukamta juga menambahkan, setidaknya Parpol bisa memberikan suasana yang kondusif dalam bidang politik sehingga pemerintah bisa fokus mengatasi perlambatan ekonomi. Ini penting dilakukan.

Selain masalah ekonomi, jelas Sukamta, di bidang politik dan ekonomi internasional, semakin banyak titik panas di Asia Timur dan Timur Tengah. Sukamta menilai, PKS bisa mengambil sikap yang pas dalam berbagai kondisi tersebut.
Sumber: http://www.republika.co.id

DPR: Perombakan Kabinet Bisa Jadi Tolak Ukur Keberhasilan Pemerintahan

Jakarta (12/8) - Anggota Komisi III DPR RI Aboebakar Alhabsyi menilai, perombakan kabinet akan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
"Tentunya, masyarakat ingin melihat tak sekedar kerja keras kabinet, melainkan kerja cerdas mereka untuk memulihkan kondisi perekonomian saat ini," kata Aboebakar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/8).
Aboebakar menambahkan, masyarakat tinggal menunggu saja hasil kerja kabinet pasca reshuffle apakah ada perubahan atau tidak.
"Jika telah di-reshuffle belum ada perbaikan dalam perekonomian nasional, bisa jadi nanti publik akan mengambil kesimpulan bahwa kesalahan bukan pada kinerja para menteri," ujar Aboebakar.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Kalimantan Selatan itu mengungkapkan, perombakan kabinet adalah hak prerogratif Presiden. Sehingga, menurut pria yang akrab disapa Habib Aboe itu, perombakan kabinet adalah hal yang sangat wajar.
Apalagi, masih kata Aboebakar, kondisi perekonomian yang sangat buruk saat ini, tentunya pemerintah tak ingin rupiah terus melemah terhadap dolar, dan juga tak ingin pula harga daging sapi semakin melangit dan tak terbeli.
"Karenanya, merombak kabinet khususnya tim ekonomi adalah sebuah pilihan realistis yang dapat dilakukan oleh Presiden," tutup Aboebakar.
Keterangan Foto: Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Aboebakar Alhabsyi. 
Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

Mengenal Lebih Dekat Mohamad Sohibul Iman Presiden PKS

Jakarta (11/8) - Mohamad Sohibul Iman, lahir di Tasikmalaya, 5 Oktober 1965. Mulai aktif berorganisasi sejak duduk dibangku SD, SMP dan SMA, bahkan hingga perguruan tinggi. Sohibul Iman memulai keaktifan organisasinya di pramuka dan OSIS. Pada masa kuliah, Sohibul Iman aktif di organisasi seputar pendidikan dan profesi baik di dalam maupun luar negeri.

Pria yang akrab disapa Sohibul Iman ini, sempat kuliah di IPB, Bogor, Jawa Barat. Namun, pada 1987 Sohibul Iman hijrah ke Tokyo, Jepang, untuk menyelesaikan pendidikan S1, S2 dan S3 dengan program beasiswa penuh.

Sebelum terjun ke dunia politik, bapak dari 3 putra dan 2 putri ini bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi).

Di dunia pendidikan, Sohibul Iman pun aktif sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi. Bahkan, Sohibul Iman pernah menjadi rektor di Universitas Paramadina, Jakarta.

Awal terjun di dunia politik, Sohibul Iman bergabung dengan Partai Keadilan (PK) pada 1998. Saat itu, Sohibul Iman diamanahi sebagai Ketua Departemen Ilmu Pengetahun dan Teknologi - Lingkungan Hidup (IPTEK-LH) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PK. Setelah itu, pada 2005 hingga 2010 diamanahi sebagai Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Teknologi (Ekuintek) DPP PKS. Pada 2010 hingga 2015, Sohibul Iman diamanahi sebagai anggota Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS. Selain itu, Sohibul Iman juga diamanahi sebagai anggota Majelis Syuro PKS periode 2005-2010 dan 2010-2015.

Di parlemen, Sohibul Iman mulai menjalankan amanah sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014 dari daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 2, yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Di tengah perjalanan sebagai anggota DPR, pada 2013-2014 Sohibul Iman diamanahkan sebagai Wakil Ketua DPR RI yang menggantikan Anis Matta, yang saat itu terpilih sebagai Presiden PKS. Kemudian, di periode kedua, yakni 2014 Sohibul Iman kembali terpilih sebagai anggota DPR dari Dapil Jabar 11 yang meliputi Kota/Kabupaten Tasikmalaya dan Garut.

Di awal pengabdiannya sebagai anggota DPR, Sohibul Iman diamanahkan sebagai Wakil Ketua Komisi XI yang menbidangi keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan. Pada 2010 hingga 2011, diamanahkan sebagai anggota Komisi VII yang membidangi Energi IPTEK dan LH.

Pada 2011 hingga 2012, Sohibul Iman dipindahkan ke Komisi yang membidangi industri, perdagangan, KUKM, dan BUMN, yakni Komisi VI. Di saat yang bersamaan, Sohibul Iman juga diamanahkan sebagai anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI. Pada 2013 hingga 2014, Sohibul Iman kembali diamanahkan sebagai anggota Komisi XI. Di periode 2014 sampai dengan sekarang, Sohibul Iman mendapatkan amanah sebagai Wakil Ketua Komisi X yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, kesenian dan pariwisata.

Selama periode pertama, Sohibul Iman juga berkiprah di beberapa Panitia Kerja (Panja) dan Panitia Khusus (Pansus), baik terkait legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Selain itu, di MPR RI Sohibul Iman juga diamanahi sebagai anggota Tim Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan dan Tim Kajian Sistem Ketatanegaraan.

Kini, tepatnya pada 10 Agustus 2015, Allah menakdirkan Sohibul Iman sebagai Presiden PKS menggantikan Anis Matta. Sohibul Iman terpilih sebagai Presiden PKS berdasarkan hasil musyawarah Majelis Syuro PKS yang digelar di Kota Bandung, Jawa Barat.

Presiden PKS yang juga aktif dalam dijejaring sosial media Twitter dengan akun @msi_sohibuliman ini, merupakan presiden keenam yang dimiliki PKS sejak bernama PK. Pertama Nur Mahmudi Ismail, lalu Hidayat Nur Wahid, dilanjutkan dengan Tifatul Sembiring, Luthfi Hasan Ishaaq, dan Anis Matta.

www.pks.id

Salim Segaf dan Sohibul Iman Pimpin Partai Keadilan Sejahtera

 
BANDUNG (10/8) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengumumkan susunan kepengurusan baru masa khidmat 2015-2020. Salim Segaf Aljufrie terpilih sebagai Ketua Majelis Syuro (MS) PKS, didampingi Hidayat Nur Wahid sebagai Wakil Ketua MS, mengumumkan hasil Musyawarah MS PKS di Bandung, Senin (10/8).

"Sidang Musyawarah Majelis Syuro memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas keikhlasan, pengorbanan, dan kecintaan Ustadz Hilmi Aminuddin selama memberikan darma baktinya sebagai Ketua Majelis Syuro PKS," jelas Salim Segaf yang sebelumnya menjabat Menteri Sosial RI periode 2009-2014.

Pada kesempatan yang sama, Salim Segaf juga mengumumkan Presiden PKS masa khidmat 2015-2020. Muhammad Sohibul Iman, yang juga Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi PKS DPR RI, resmi menggantikan Anis Matta.

"Kita bersama telah membesarkan dan menjayakan partai ini. Kami mendukung kepemimpinan baru, termasuk kepemimpinan Saudara Sohibul Iman sebagai Presiden PKS. Kita tumbuh di satu komunitas politik yang sama, kita belajar tentang makna keterusterangan dan ketaatan dalam pembelajaran politik," kata Anis Matta.

Sementara, Presiden PKS terpilih Muhammad Sohibul Iman mengatakan musyawarah mufakat kepemimpinan di PKS bukan bersifat baru. Sebagai Presiden, Sohibul Iman akan melanjutkan program-program yang telah dicanangkan.

"Kami akan melanjutkan hal-hal positif. Partai menghadapi berbagai tantangan, oleh karena itu kita harus terus berinovasi. Kuncinya, kerja sama dan dukungan kader serta simpatisan di seluruh wilayah, baik di dalam negeri, Indonesia, maupun luar negeri. Kami mengharapkan dukungan Anda semua," ujarnya.

Musyawarah MS PKS diselenggarakan pada Ahad dan Senin, 9-10 Agustus 2015. Sidang musyawarah juga memutuskan Suharna Surapranata sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), Surahman Hidayat sebagai Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP), Taufik Ridlo sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP), Mahfuzh Abdurrahman sebagai Bendahara Umum DPP, serta Untung Wahono sebagai Sekretaris Majelis Syuro.

Politisi PKS: Posisi NU dan Muhammadiyah Sangat Penting

JAKARTA (6/8) – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, mengatakan Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah harus menjadi kekuatan moral bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim.

Kekuatan kedua organisasi Islam terbesar ini sangat berpengaruh dalam perkembangan Republik Indonesia sejak berdiri.

"NU dan Muhammadiyah posisinya sangat penting untuk membangun sikap positif para pejabat dan masyarakat. Itu kontribusi langsung kedua ormas Islam terbesar ini pada negara," ujar Fahri di Gedung DPR RI, Kamis, 6 Agustus 2015. 

Dalam kancah politik nasional, peran kader NU dan Muhammadiyah tidak terbantahkan. Para kader kedua ormas memberikan kontribusi, meski mereka harus bersaing satu sama lain seperti untuk menduduki posisi anggota DPR.

Terkait sempat memanasnya Muktamar NU, menurut Fahri, itu sebagai sebuah dinamika dalam demokrasi dan organisasi. Konflik dalam suatu organisasi merupakan sesuatu hal yang wajar.

"Dimanapun, ada organisasi pasti ada konflik. Jangankan organisasi, diri sendiri saja ada konflik, apalagi ormas besar. Jangan takut konflik, yang penting beradab. Orang beda pendapat nggak ada masalah, boikot protes adalah bagian dinamika berdemokrasi," tuturnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap Muktamar NU yang memanas segera bisa diselesaikan. Agar, pemimpin kedua ormas Islam itu bisa segera memberi kontribusi bagi bangsa dan negara.

"Mudah-mudahan kepemimpinan baru NU dan Muhammadiyah bisa menjadi medium dialog bagi masyarakat. Ini kontribusi bagi kehidupan bangsa," pungkasnya


PKS Minta Presiden Terbitkan Perppu Perpanjangan Petahana

Ilustrasi foto: http://fajar.co.id
JAKARTA (7/8) – Pemerintah mesti memperpanjang masa jabatan para calon kepala daerah petahana di tujuh daerah yang proses Pilkadanya terancam diundur.
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan, masa  jabatan lebih mudah dilakukan dalam kondisi Pilkada saat ini. Apalagi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mempunyai kapasitas membuat aturan perpanjangan masa jabatan ini.

"Mengantisipasi pemerintahan daerah tidak jalan, Presiden kan bisa buat Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) dengan nama sendiri sehingga tidak mengganggu batang tubuh Pilkada. Presiden bilang Perppu jangan mengacak yang sudah ada, maksudnya bikin aja peraturan baru tentang perpanjangan petahan. Itu, adil juga," ungkap Fahri di Gedung Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/8).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, perpanjangan jabatan petahana akan membuat Pemerintahan Daerah tetap berjalan. Dirinya berpandangan, jika jabatan kepala daerah dijalankan oleh pelaksana tugas terlalu lama justu akan berbahaya. Pasalnya, Plt adalah birokrat setingkat Sekretaris Daerah (Sekda).

"Kalau Plt birokrasinya gak hormat sama dia. Bisa perlambatan birokrasi. Belum lagi, kalau Plt ini juga mendekati Partai Politik, apalagi Partai Politik pengusaha. Ini berbahaya," pungkasnya. 

Peran Muhammadiyah Ringankan Beban Negara

JAKARTA (3/8) - Sebagai ormas tertua, Muhammadiyah tentu saja telah memiliki banyak kontribusi terhadap bangsa dan negara. Banyak amal usaha Muhammadiyah yang telah dirasakan oleh masyarakat, seperti layanan kesehatan dan lembaga pendidikan. 

"Rumah sakit dan pusat kesehatan Muhammadiyah yang tersebar di berbagai daerah telah menjadi salah satu pilar layanan kesehatan untuk masyarakat. Demikian pula lembaga pendidikan Muhammadiyah telah menjadi salah satu penopang pembangunan sumber daya manusia di Indonesia," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboebakar Al Habsy, terkait dengan Muktamar Muhammadiyah ke-47, Senin (4/8).
Persyarikatan Muhammadiyah juga, lanjut Habib, telah banyak melahirkan anak bangsa yang menjadi tokoh nasional. Mereka banyak menjalankan tugas negara dalam berbagai bentuk jabatan. Tak hanya itu, persyarikatan juga selalu menjadi partner yang baik buat pemerintah, memberikan kontribusi, kritik, dan saran atas kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah dalam berbagai rezimnya.
Hal ini, jelasnya, terlihat dari langkah Muhammadiyah yang selalu fokus pada kepentingan publik dan menjadi penyeimbang atas kebijakan negara. Misalkan saja, ketika Muhammadiyah mengajukan gugatan UU 7/2004 tentang Sumberdaya Air ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan memenangkannya.
Dilanjutkan dengan uji materi atas 3 UU, yaitu UU No 24/1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Nilai Tukar, UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal dan UU No 30/2009 tentang Ketenagalistrikan. Langkah-langkah tersebut merupakan bukti keberpihakan Muhammadiyah kepada masyarakat dan negara.
"Kita berharap Muhammadiyah akan terus meningkatkan amal usahanya dan mengembangkan kontribusinya terhadap bangsa dan negara. Berkembangnya amal usaha Muhammadiyah dalam sektor pendidikan akan berdampak positif pada penyelenggaraan pendidikan nasional. Demikian pula berkembangnya amal usaha Muhammadiyah pada sektor kesehatan akan dapat membantu pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan untuk masyarakat," ungkap Aboebakar.
Apa yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah, lanjut Aboebakar, secara tidak langsung telah meringankan beban negara dan menyokong wilayah yang belum dapat dijangkau oleh negara.
"Semoga, melalui Muktamar Muhammadiydah akan dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis dalam rangka membangung bangsa dan negara, selamat bermuktamar," demikian Aboebakar.
Keterangan Foto: Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aboebakar Al Habsyi. 
Sumber: http://www.rmol.co

Muktamar NU Bawa Semangat Jihad Pembangunan Indonesia

JAKARTA (3/8) – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Al Habsy mengungkapkan NU sebagai ormas terbesar di Indonesia, telah menjadi wajah Indonesia. NU merupakan representasi masyarakat muslim di Indonesia.
"Sejak zaman perjuangan, NU telah meneguhkan komitmen ke-Indonesiaan, dengan turut aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Salah satunya adalah ketika resolusi jihad dikumandangkan oleh KH Hasyim Ashary dari Jombang untuk melawan tentara sekutu yang berujung pertempuran sengit di Surabaya," kata Aboebakar melalui pesan singkat, Senin (3/8).
Ia meyakini Muktamar akan membawa semangat jihad dalam pembangunan Indonesia ke depan. Anggota Komisi III DPR itu mengatakan kontribusi warga NU telah banyak diberikan kepada bangsa ini.
Pesantren sebagai basis NU telah mendidik generasi muda Indonesia untuk memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dengan moral yang baik. Tak hanya itu, kata Aboebakar, pesantren juga telah menjadi bagian dari penggeran ekonomi umat melalui koperasi pesantren. Lembaga pendidikan ma'arif yang digawangi oleh warga NU juga telah membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan.
"Harus diakui bahwa NU banyak mempengaruhi corak budaya Islam Nusantara, membawa karakter khas muslim Indonesia yang ramah dan penuh dengan toleransi," ujarnya.
Ia mengungkapkan berbagai aktivitas keagamaan warga Nahdliyin sebenarnya telah menjadi simpul kesatuan dan ketahanan negara. Melalui kegiatan pengajian, shalawatan, maulid, dan sebagainya, ikatan sosial masyarakat semakin kuat, yang berdampak positif pada ketahanan nasional.
Menurutnya, budaya yang dikembangkan warga Nahdliyin selalu mengajak bangsa Indonesia semakin guyub dan rukun. Apapun yang dirumuskan pada Muktamar NU di Jombang, ia yakin akan membawa dampak positif untuk bangsa.
"Yang dibahas pastilah untuk kemaslahatan umat. Semoga perhelatan Muktamar bisa berjalan dengan lancar dan baik, saya sampaikan selamat bermuktamar," tuturnya.
Keterangan Foto: Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aboebakar Al Habsyi.
Sumber: http://www.tribunnews.com

Top