Dalam rangkaian Milad PKS Ke-18 DPW PKS Gorontalo menyelenggarakan Lomba Baca Kitab Kuning yang diikuti 29 peserta dari beberapa Pondok Pesantren dan IAIN Gorontalo.
Acara Lomba Baca Kitab Kuning ini diselenggarakan di Kantor DPW yang sekaligus menghadirkan kader dan simpatisan PKS. Diawali acara tukar kado dan makan-makan sebagai sarana menguatkan persaudaraan sesama kader.

Dalam sambutannya terkait Lomba Baca Kitab Kuning Ketua DPW PKS Gorontalo mengatakan santri-santri di Gorontalo adalah iron stock ulama di masa depan. Lomba baca kitab kuning ini merupakan salah satu wasilah untuk memotivasi agar kaderisasi ulama di Gorontalo maupun Indonesia terus terjaga dan menjadi semangat bersama dalam menjaga tradisi keilmuan generasi muslim

Dalam kesempatan ini juga Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Gorontalo Bapak Helmi Adam Nento memberikan sambutan. Lomba Baca Kitab Kuning adalah Kegiatan yang digagas Fraksi PKS DPR RI beserta seluruh DPRD Tingkat Provinsi yang mana PKS memiliki Fraksi utuh.

Dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa bentuk perkhidmatan F-PKS kepada umat diantaranya memfasilitasi generasi muda dalam kompetisi keilmuan seperti Lomba Baca Kitab Kuning dengan harapan semangat anak muda muslim dalam memperkaya khazanah keilmuan Islam semakin meningkat khususnya para santri yang secara spesifik mengkaji kitab para ulama semoga senantiasa terjaga.

Acara Lomba Baca Kitab Kuning ini juga dihadiri oleh Perwakilan Kepala Kantor Kementrian Agama Provinsi Gorontalo Bapak DR. Mansur Basir, MH yang sekaligus membuka acara. Dalam sambutannya beliau menekankan bahwa belajar Islam jangan di Google, karena tak ada jaminan keasliannya, tapi belajarlah dari kitab-kitab para ulama. Semoga apa yang dilaksanakan oleh PKS memberikan manfaat bagi umat di Gorontalo.

Pemenang Lomba Baca Kitab Kuning juara pertama dan kedua dari IAIN Gorontalo dan juara ketiga dari MAN Insan Cendekia. Adapun Dewan Juri pada lomba ini adalah KH. Abdul Rasyid Kamaru, KH Lukman Katili dan Ustat Rahmad Djafar.

Juara Satu pada Lomba ini ananda Anwar T. Lohor akan ikut final di Jakarta dan akan difasilitasi Fraksi PKS terkait transport dan akomodasinya.

Humas DPW PKS Gorontala

Hal itu disampaikan Ketua Departemen Hukum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zainudin Paru saat konferensi pers mengenai pemberhentian Fahri Hamzah sebagai anggota PKS di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang no 82, Jakarta Selatan, Senin (4/4/2016).

"Kalau di PKS semua berlaku menggunakan sistem, siapapun, latar belakang apapun harus tunduk kepada sistem, termasuk putusan Majelis Tahkim. Siapapun dalam jabatan apapun harus tunduk." papar Zainudin.

Zainudin juga mengatakan, bila saudara Fahri Hamzah akan mengajukan gugatan hukum, DPP PKS sudah siap untuk menghadapi gugatan hukum tersebut.

"Kami juga sudah punya jawaban tentang konten yang diajukan saudara Fahri ke pengadilan. Saat ini tinggal menunggu sejauh mana pokok-pokok gugatan yang diajukan dan akan kami berikan buktinya," jawab Zainudin.

Sementara itu, Ketua Bidang Humas DPP PKS Dedi Supriadi juga menjelaskan bahwa proses pemberhentian Fahri Hamzah sebagai anggota PKS dan sebagai Wakil Ketua DPR RI akan dijalankan sesuai prosedur yang ada.

"Semua kita jalankan sesuai prosedur yang ada, menurut hukum 7x24 jam kita mengirimkan surat pemberhentian ke DPR. Kami akan secepatnya kirim surat ke DPR. Sedangkan sebagai pengganti beliau di DPR, akan kami serahkan ke KPU karena KPU yang lebih tahu terkait perhitungan suara," papar Dedi.

Dalam konferensi pers ini, Dedi juga mengklarifikasi bahwa Surat Keputusan yang beredar sebelumnya bukanlah merupakan surat yang asli dan tidak jelas siapa oknum yang menyebarnya.

"Teman-teman bisa bandingkan sendiri ya. Surat ini (salinan SK Asli) bandingkan dengan surat yang beredar sebelumnya. Ini surat yang asli," jelas Dedi

Diketahui, bahwa Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Fahri Hamzah dari keanggotaan PKS telah diterima oleh yang bersangkutan pada tanggal 3 April 2016 pukul 19.43. Hal itu sesuai dengan tanda terima yang ditunjukkan dalam konferensi pers sore ini.

Keterangan Foto: Ketua Bidang Humas DPP PKS Dedi Supriadi sedang menunjukkan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Fahri Hamzah.

Sumber : www.pks.id

GORONTALO (8/3) - Ketua DPW PKS Gorontalo H. Adnan Entengo menegaskan bahwa Kepolisian Daerah Provinsi Gorontalo adalah poros penting dalam kestabilan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini disampaikan pada Silaturrahmi Pimpinan Pengurus Tingkat Wilayah PKS Provinsi Gorontalo di Ruang Kerja Kapolda Gorontalo, Selasa 8 Maret 2016.

GORONTALO – PKS terus menunjukkan sebagai partai yang konsisten melaksanakan kaderisasi. Ini tercermin dari hasil musyawarah wilayah (muswil) ke 4 membentuk komposisi struktur pimpinan di tingkat provinsi masa kepengurusan 2015-2020. Muswil itu menghasilkan Adnan Entengo sebagai Ketua DPW PKS Gorontalo menggantikan Helmi Adam.

Proses pengisian kursi pimpinan PKS memang sedikit berbeda dengan partai lain. Mekanismenya lewat penunjukkan DPP. Namun demikian, kader tetap diberikan kesempatan untuk mengaspirasikan calon pimpinan partai lewat proses pemilihan umum internal (PUI) untuk menjaring calon pimpinan partai.

Terkait pengisian pimpinan partai tingkat wilayah (provinsi), telah diawali dengan pelaksanaan PUI pada 3 Oktober lalu. Ada 27 bakal calon yang dipilih kader. Pemilihan internal itu untuk menjaring 9 nama calon pimpinan yang akan diusulkan ke DPP. 9 nama yang terjaring dalam PUI itu masing-masing Helmi Adam, Jasin Usman Dilo, Manaf Hamzah, Adnan Entengo, Syamsu Botutihe, Jois Akase dan Febriyanto Ahmad.

Setelah melalui kajian dan pertimbangan DPP akhirnya memutuskan penempatan kader pada struktur pimpinan. Helmi Adam yang sebelumnya menduduki Ketua DPW (Dewan Pertimbangan Wilayah) menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW). Sementara Ketua DPW ditempati Adnan Entengo yang merupakan mantan Ketua DPD PKS Kabupaten Gorontalo. Untuk Posisi Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) ditempati oleh Syamsu Botutihe.

Jasin Usman Dilo menjadi Wakil Ketua DPW. Untuk posisi Sekretaris DPW tetap ditempati Manaf Hamzah.

“Sebagai kader kita tentu harus siap untuk ditempatkan dalam posisi apapun. Yang terpenting adalah bagaimana bisa memberikan pengabdian terbaik untuk membesarkan partai,” ujar Helmi Adam.

Ia mengatakan, karena kesadaran yang sama terbangun di semua kader, maka sirkulasi pimpinan yang terjadi ditubuh PKS sama sekali tidak akan berdampak terhadap perpecahan dan terganggunnya soliditas partai. “Kalau partai lain transisi pimpinan selalu diwarnai dengan perpecahan, alhamdulilah di PKS itu sama sekali tidak terjadi. Baik Munas, Muswil hingga musda berjalan mulus tanpa ada perpecahan,” tandasnya.

Sementara itu Jasin Usman Dilo mengatakan perubahan komposisi pimpinan di tubuh PKS tidak akan mempengaruhi kinerja partai. Karena semangat kerja yang terbangun adalah kerja tim atau kerja bersama. Oleh karena itu ia meyakini Muswil ke 4 akan menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja partai di masa mendatang. “Semangat kerja yang terbangun adalah semangat bersama. Jadi pencapaian partai adalah pencapaian bersama bukan individu,” jelasnya.

Bagaimana dengan target perolehan kursi di pemilu 2019 mendatang? Helmi dan Jasin sama-sama berkeyakinan, PKS bisa mendapatkan hasil maksimal.

Kalau pada pemilu 2014 perolehan kursi PKS meningkat jadi lima kursi dari sebelumnya tiga kursi, diyakini tren itu akan bisa terjaga. “Kita menargetkan minimal bisa meningkat jadi 7 kursi,” ujar keduanya kompak.

Sementara itu, Ketua bidang Polhukam DPP PKS, Al-Muzzamil Yusuf meminta pengurus partai yang telah dilantik untuk bisa menjadi motor penggerak dalam pencapaian target partai.

Pada pemilu 2019 mendatang DPP PKS menargetkan untuk bisa mendapatkan perolehan suara diatas 10 persen atau meningkat dari hasil pemilu 2014 sejumlah 7 persen. “Kalau mendapatkan suara diatas 10 persen akan menjadikan PKS sebagai partai yang berada di papan atas,” pintanya.

Setelah Muswil, agenda Musda untuk memilih pimpinan dan membentuk pengurus partai di tingkat Kabupaten-Kota direncanakan akan mulai berlangsung November mendatang. (rmb)

Sumber : http://gorontalopost.com/2015/10/17/ganti-helmi-adnan-ketua-pks-gorontalo/

JAKARTA (6/8) – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, mengatakan Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah harus menjadi kekuatan moral bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim.

Kekuatan kedua organisasi Islam terbesar ini sangat berpengaruh dalam perkembangan Republik Indonesia sejak berdiri.

"NU dan Muhammadiyah posisinya sangat penting untuk membangun sikap positif para pejabat dan masyarakat. Itu kontribusi langsung kedua ormas Islam terbesar ini pada negara," ujar Fahri di Gedung DPR RI, Kamis, 6 Agustus 2015. 

Dalam kancah politik nasional, peran kader NU dan Muhammadiyah tidak terbantahkan. Para kader kedua ormas memberikan kontribusi, meski mereka harus bersaing satu sama lain seperti untuk menduduki posisi anggota DPR.

Terkait sempat memanasnya Muktamar NU, menurut Fahri, itu sebagai sebuah dinamika dalam demokrasi dan organisasi. Konflik dalam suatu organisasi merupakan sesuatu hal yang wajar.

"Dimanapun, ada organisasi pasti ada konflik. Jangankan organisasi, diri sendiri saja ada konflik, apalagi ormas besar. Jangan takut konflik, yang penting beradab. Orang beda pendapat nggak ada masalah, boikot protes adalah bagian dinamika berdemokrasi," tuturnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap Muktamar NU yang memanas segera bisa diselesaikan. Agar, pemimpin kedua ormas Islam itu bisa segera memberi kontribusi bagi bangsa dan negara.

"Mudah-mudahan kepemimpinan baru NU dan Muhammadiyah bisa menjadi medium dialog bagi masyarakat. Ini kontribusi bagi kehidupan bangsa," pungkasnya

Sumber: http://politik.news.viva.co.id