Jakarta (21/11) - Wakil Ketua Badan Kerjama Antarparlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta Pemerintah Indonesia bersikap secara resmi atas kekerasan yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingya.

"Indonesia sebagai sebuah negara yang bertetangga dengan Myanmar harus secara proaktif mendorong nilai-nilai perdamaian dan penyelesaian konflik yang bermartabat melalui program diplomasi maupun forum-forum internasional." ucap Rofi Munawar dalam keterangan pers pada hari Senin, (21/11) di Jakarta.

Legislator asal Jawa Timur ini melihat apa yang terjadi di Myanmar tentu saja tidak bisa dilepaskan dari persoalan kawasan ASEAN. Karena sebagaimana kita ingat, eksodus besar-besaran pengungsi Rohingya diakhir tahun 2015 menjadi persoalan yang berdampak langsung terhadap negara-negara sekitarnya.

"Prinsip-prinsip netralitas ASEAN terhadap urusan dalam negeri anggotanya harus mampu mendesak Myanmar melakukan langkah-langkah pencegahan konflik dan perlakuan kekerasan terhadap etnis Rohingya" tegasnya.

Rofi mengingatkan, bahwa Pemerintah Indonesia tahun lalu sudah melakukan langkah-langkah mediasi terkait Rohingya. Ada baiknya mengingatkan kembali komitmen negara tersebut waktu itu

pertemuan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Menlu Myanmar, U Wunna Maung Lwin menghasilkan sejumlah kesepakatan. Kesepakatan tersebut termasuk di antaranya soal pengungsi Rohingya. Saat itu Pemerintah Myanmar sepakat untuk mengambil langkah prevensi irregular migration terkait etnis Rohingya.

"Dijaman informasi yang terbuka seperti saat ini, sumber informasi tidak lagi bermakna tunggal dan berjalan linier. Sensitifitas sebuah negara kawasan terhadap perilaku kekerasan yang menyebabkan korban tentu tidak hanya dengan kebijakan tanpa sikap" pungkas Rofi.

Sebagai informasi, rangkaian bentrokan kembali terjadi antara pasukan militer Myanmar dengan sekelompok Muslim Rohingya di utara Rakhine pada akhir pekan lalu, menewaskan setidaknya 28 warga Muslim Rohingya serta dua tentara Myanmar. Berdasarkan laporan surat kabar Myanmar, Global New Light of Myanmar, rangkaian bentrokan kuat ini bermula pada Sabtu (12/11) lalu, ketika militer melakukan operasi pembersihan di Rakhine. Dalam bentrokan tersebut, 19 warga Rohingya tewas terbunuh oleh militer.

Keterangan Foto: Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Rofi Munawar

Gorontalo – Salah satu tugas Partai Politik adalah mendidik masyarakat untuk lebih matang dalam berdemokrasi demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Atas alasan inilah DPD PKS Pohuwato pada hari Ahad, 13 November 2016 melaksanakan Training Orientasi Partai (TOP) di Kecamatan Randangan sebagai salah satu kegiatan prioritas dalam program kerja pengurus PKS dari pusat sampai daerah yakni mengoptimalkan pendidikan politik kepada masyarakat.

Ketua DPD PKS Pohuwato Arman Lamasai dalam sambutannya mengatakan bahwa PKS memiliki tanggungjawab yang besar untuk mencerdaskan masyarakat dalam mewujudkan demokrasi Indonesia yang lebih baik. Jika masyarakat semakin paham tentang pentingnya demokrasi dalam hal ini untuk memilih pemimpin yang berkualitas maka saya yakin Indonesia akan menjadi lebih baik dan maju kedepannya.

“saya yakin kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini sangat mencintai Indonesia khusunya daerah kita tercinta Pohuwato. Pohuwato dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya Insya Allah bisa lebih maju kedepannya”. Ujarnya.

Arman menegaskan bahwa sebagai pengurus PKS yang harus kita pikirkan adalah bagaimana memberi kontribusi sekecil apapun dalam masyarakat sehingga masyarakat akan semakin percaya kepada PKS. (Nb)

Keterangan Foto : Ketua DPD PKS Pohuwato Arman Lamasai bersama peserta Training Orientasi Partai (TOP) Kecamatan Randangan

Gorontalo – DPD PKS Kota Gorontalo hari ini Ahad, 6 November 2016 bertempat di Aula Saronde Bacery menyelenggarakan evaluasi kinerja pengurus DPD dan seluruh pengurus PKS di tingkat Kecamatan Se-Kota Gorontalo. Pertemuan ini dirangkaikan juga dengan konsolidasi pemantapan strategi pemenangan Pilgub Gorontalo.

Ketua DPD PKS Kota Gorontalo Iman Hadi Waluyo dalam arahannya mengatakan bahwa pertemuan hari ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pengurus sampai di tingkat Kecamatan. Selain itu pertemuan ini juga kita maksudkan untuk mengkonsolidasikan hati dan pikiran kita untuk sama-sama bekerja memenangkan pasangan Ber-Zihad di Kota Gorontalo bersama teman-teman Partai Koalisi.

Hadi juga menambahkan bahwa tugas berat dari teman-teman pengurus adalah membina dan memberdayakan pengurus PKS yang ada di tingkat Kecamatan bahkan sampai Kelurahan. Masyarakat yang telah kita rekrut untuk menjadi pengurus PKS harus merasakan manfaat yang nyata dari kader-kader PKS dalam bentuk pelayanan, pembinaan ataupun pemberdayaan.

“Pada kesempatan ini kita memperbaharui kembali komitmen bersama dengan program kerja yang telah kita sepakati bersama. Jika kerja kita ikhlas dan maksimal maka saya yakin PKS Kota Gorontalo akan memetik hasilnya pada Pemilu 2019 dan lebih khusus lagi pada bulan Februari 2017 Kota Gorontalo akan menjadi penyumbang suara yang signifikan bagi kemenangan pasangan Ber-Zihad”. Ujarnya.

Keterangan Foto : Ketua DPD PKS Kota Gorontalo Iman Hadi Waluyo

“Saya saat menjadi Calon Bupati Pohuwato melawan calon yang sangat kuat dan didukung partai besar. Survei saya pada saat itu dibawah dan orang-orang tidak memperhitungkan saya tetapi dengan izin Allah suara saya melebihi calon-calon lain”. Ujarnya.

“Begitu juga saat saya maju sebagai Calon Bupati di kampung saya Bulukumba. Saya melawan Calon Incumbent keturunan bangsawan. Orang-orang juga tidak memperhitungkan saya dan survei saya juga di bawah. Tapi dengan kuasa Allah saya menang dan menjadi Bupati Bulukumba”. Tegasnya.

Calon Gubernur yang berlatar belakang pengusaha ini juga mengatakan kita harus yakin bahwa Allah akan menolong hambanya yang ikhlas untuk melayani rakyat. Biar saja mereka menghujat saya, saya serahkan semuanya kepada Allah.

Keterangan Foto : Calon Gubernur Gorontalo Zainuddin Hasan (kiri) saat memberikan arahan pada pengurus DPW dan DPD PKS Se-Provinsi Gorontalo 

  

Salah satu tugas Lembaga ini adalah menjaring kader-kader PKS yang dipersiapkan untuk menjadi Bakal Calon Anggota Legislatif pada Tahun 2019. Mereka-mereka yang akan di jaring tentunya adalah kader-kader PKS yang selama ini di tokohkan oleh masyarakat dikarenakan kontribusinya telah dirasakan oleh masyarakat sekitar. Ujarnya. 

Keterangan Foto : Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Abdul Hakim melantik pengurus Lembaga Pelaksana Penokohan Kader Provinsi Gorontalo 

“Saudara Basuki sudah meminta maaf, secara etis saya memujinya tapi secara yuridis tetap harus diproses. Kami menginginkan dan mendesak pihak hukum untuk memproses," ucap laki-laki yang akrab dipanggil Kang Iman itu.

“Kami para politisi sama-sama untuk menahan diri untuk tidak mengintervensi proses hukum dan kami mengimbau penegak hukum jangan bermain politik. Kalau kita bisa saling menjaga, insya Allah negara kita sebagai negara hukum akan bisa kita tegakkan," lanjutnya.

Namun demikian, baik Sohibul Iman ataupun Prabowo Subianto tidak mengekang hak anggotanya sebagai warga negara untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. “Kalaupun ada kader PKS sebagai warga negara mereka mau ikut saya kira itu hak mereka untuk ikut," tegasnya.

Sementara itu, Prabowo Subuanto mengatakan pertemuan yang berlangsung secara tertutup tersebut sebagai pertemuan rutin yang selalu dilakukan oleh kedua belah pihak.

“Kita tukar menukar pandangan mengenai berbagai masalah, dan tentu kan kita sebagaimana diketahui Gerindra dan PKS menjalin suatu hubungan yang akrab jadi biasalah antara sahabat saling koordinasi," imbuh Prabowo.

Menurut Prabowo, baik Gerindra maupun PKS sama-sama mengimbau kepada seluruh anggotanya yang akan terlibat dalam aksi tersebut untuk berhati-hati agar menepis pandangan bahwa gerakan 4 November ditunggangi oleh kepentingan politik.

Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan keterangan pers selepas pertemuan membahas kondisi politik terkini di kantor DPP PKS, Selasa (1/11) (foto: Mahmud PKS Foto)